BPKP Dukung Kemudahan Berusaha melalui Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

.

JAKARTA – Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Dadang Kurnia menyampaikan bagaimana seharusnya praktik terbaik pengawasan intern di masa transformasi penyelenggaraan perizinan berusaha.

Pengawasan internal pemerintah menjadi hal yang krusial dalam penerapan mekanisme Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PPBBR) di Indonesia, karena implementasi amanat UU Cipta Kerja memerlukan kompetensi aparatur pemerintah yang memadai.

Dalam Webinar “Praktik Terbaik Sistem Pengawasan Internal Pemerintah” yang diinisiasi oleh Kemenko Bidang Perekonomian RI dengan British Embassy Jakarta (21/7), Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Dadang Kurnia menyebutkan lima aspek yang akan mengalami penyesuaian dalam implementasi perizinan berusaha berbasis risiko. Kelima aspek tersebut adalah regulasi, sistem informasi, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan proses bisnis.

“Penyesuaian-penyesuaian seperti proses bisnis harus on time. Aspek sistem informasi penting juga untuk disiapkan sarana pendukungnya. Secara teknis, kita perlu mencermati risiko-risiko atas aspek tersebut dan bagaimana memitigasinya,” ujarnya.

Dadang menambahkan, “Terkait SDM tadi harus dicermati, seperti jumlah SDM baik di pusat dan daerah, resistensi perubahan perizinan usaha, pungli/penyalahgunaan. Meski kecil risikonya tetap harus diantisipasi, termasuk pengawasan intern oleh APIP atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan menggunakan sistem OSS (Online Single Submisson).”

Menyoal kerangka pengawasannya, Dadang pun menggarisbawahi perbedaan antara pengendalian intern di dalam manajemen dan pengawasan intern oleh APIP. Menurutnya, ada empat hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan perizinan berusaha.

Pertama, pengawasan harus dilaksanakan berdasarkan data profil pelaku usaha serta analisis risikonya. Kedua, diperlukan penyiapan SDM pelaksana pengawasan perizinan berusaha dan pengembangannya secara berkelanjutan. Ketiga, standar pengawasan yang akan digunakan. Keempat, pemanfaatan data dari sistem informasi instansi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha.

“Peran APIP sebagai internal audit system, APIP sudah mulai terjun di tahap persiapan implementasi PPBBR untuk memastikan pemenuhan kelengkapan infrastruktur pendukung,” jelas Dadang. Selanjutnya, di tahap implementasi, Dadang menuturkan, pengawasan APIP memastikan risiko penyelenggaraan perizinan berusaha telah diidentifikasi, dianalisis, dimitigasi, dan dievaluasi. Adapun pada tahap implementasi penuh, APIP harus memastikan penyelenggaraan perizinan berusaha melalui OSS telah berjalan ekonomis, efektif, dan efisien.

Senada dengan hal tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan bahwa PPBBR adalah sebuah keharusan bagi tercapainya akuntabilitas berkelanjutan yang mendorong peningkatan kemudahan berusaha dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, model pengawasan APIP yang sekarang sudah selaras dengan yang perlu diterapkan dalam PPBBR. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai gerbang awal  perlu diperkuat dari sisi kelembagaan, teknis, dan tata kelola. Ia menegaskan APIP daerah dan DPMPTSP harus membangun skema koordinasi dengan pengawasan pemerintah pusat.

Pada kegiatan yang dimoderatori oleh Inspektur Kemenko Bidang Perekonomian Mirza Sofyanhadi Mashudi ini turut hadir secara daring, Adrian Hall selaku Senior Policy Analyst Better Regulation Delivery Officer pada Office for Product Safety and Standards di Inggris. Adrian menyebut meski terdapat perbedaan sistem antara Inggris dan Indonesia, di mana regulator di Inggris berada di luar pemerintah, namun bagi kedua negara ini akuntabilitas terkait impact dan outcome sama-sama harus mendorong pencapaian tujuan nasional. Demikian praktik terbaik dari negara Ratu Elizabeth, yang menduduki posisi ke-8 Ease of Doing Business dari 190 negara di dunia ini, juga menarik untuk dipelajari lebih dalam.

 

(Kominfo BPKP/nk)