BPKP dan Pemda NTT Fokus Kawal Program Prioritas Daerah

.

KUPANG (21/6) - Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan di Aula El Tari Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Acara ini dihadiri Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara ally Salamah, Kasatgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria, Inspektur II Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Ucok A. Damenta, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Sofyan Antonius, dan Kepala Bapelitbang Provinsi NTT Kosmas D Lana. Agenda acara ini adalah Penandatanganan Rencana Aksi oleh kepala daerah dan inspektur daerah dan diskusi panel dengan narasumber.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merumuskan strategi pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan bersama seluruh pemerintah daerah di wilayah Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan ketercapaian program prioritas pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan target yang telah dicanangkan. 

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah menekankan bahwa pencapaian tujuan suatu organisasi ditentukan mulai tahapan dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pembangunan negara/daerah memerlukan kerja sama yang baik dari seluruh pihak baik dari eksekutif dan legislatif yang didukung oleh mekanisme pengawasan dan pengendalian yang memadai agar upaya pencapaian tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik.

Untuk menjamin upaya pencapaian tujuan organisasi tersebut diperlukan sumber daya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berkualitas dan memadai yang mampu mengawal setiap proses dan tahapan pencapaian tujuan. Untuk membantu upaya pengawalan tersebut BPKP telah mengembangkan dan memfasilitasi pemerintah daerah dengan pemberian assurance dan consulting sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Sementara itu, di tempat yang sama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi mengapresiasi peran BPKP yang telah membantu mengawal program strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur. “Terima kasih kepada BPKP yang selama ini telah menjadi mitra strategis Pemda di Nusa Tenggara Timur dalam membangun tata Kelola keuangan dan pembangunan yang lebih baik”, ungkapnya.

Atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara, Josef Nae Soi menyambut baik dan sepakat untuk bersama-sama dengan BPKP dan APIP daerah fokus mengawal program pembangunan yang memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

Diketahui, proyek strategis nasional di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan triwulan I tahun 2021 terdiri dari 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Labuhan Bajo, 4 kegiatan tata kelola pertanahan, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kupang, 4 proyek pembangunan pelabuhan, dan 6 proyek bendungan dan irigasi yang salah satunya adalah bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka yang baru saja diresmikan oleh Presiden pada tanggal 24 Februari 2021.

BPKP juga telah menetapkan dua isu strategis daerah yang menjadi objek pengawasan tematik di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, yaitu pengawasan atas Infrastruktur Pendukung Food Estate di Kabupaten Sumba Tengah dan Pengawasan atas Infrastruktur Pendukung Destinasi Wisata Labuan Bajo.

Selain itu, BPKP bersama Kepala Daerah dan Inspektur Daerah se Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melakukan penandatanganan komitmen kesepakatan bersama dan pakta integritas dalam rangka percepatan target visi dan misi masing-masing kepala daerah yang disaksikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Inspektur II Itjen Kementerian Dalam Negeri, Kasatgas Korsup Wilayah V KPK, dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

 

(HUMAS NTT - AT)