BPKP Bimbing Bakamla Peroleh Opini WTP

JAKARTA – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia berterima kasih kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan yang banyak membantu Bakamla dalam mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

 

“Alhamdulillah kita bisa mendapatkan WTP setelah sebelumnya Bakamla menanti itu selama 4 tahun,” katanya usai olahraga bersama di kantor Bakamla, Jakarta Pusat, Selasa (15/6).

Aan menjelaskan, selama kurang lebih satu tahun dirinya beserta dengan jajarannya bekerja sama dan berkolaborasi dengan BPKP dalam membenahi dan menyusun laporan keuangan. Sebab kata dia, BPKP sebagai pengawas intern memiliki kompetensi yang mumpuni. Bahkan dirinya mengibaratkan BPKP sebagai guru les atau guru pembimbing bagi Bakamla yang telah mampu menaikan nilai rapor Bakamla.

“Saya ingin hubungan Bakamla dengan BPKP dapat terjaga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah banyak membantu Bakamla,” ujarnya.

Sementara itu Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengucapkan selamat kepada Bakamla yang telah mendapatkan opini WTP dari BPK, semoga dengan pencapaian tersebut dapat menjadi pemantik dalam pengoptimalan dan penuntasan yang perlu diperbaiki oleh Bakamla.

“Opini WTP merupakan hasil kerja keras yang dilakukan Bakamla dalam memperbaiki dan menyusun laporan keuangan. Semoga Bakamla bisa mempertahankan dan BPKP siap membantu,” ucapnya.

Diketahui, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 

3. Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan.

4. Opini Tidak Wajar (TW) atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

 

(Tim Kominfo BPKP)