BPKP Tingkatkan Kualitas ASN Melalui Sinergi Pengawasan Pengadaan ASN

.

JAKARTA - Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pemberdayaan Manusia, dan Kebudayaan (Polhukam PMK) Iwan Taufiq Purwanto mendorong sinergi dan kolaborasi pengawasan dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2021.

Dikatakan, prinsip pengadaan ASN harus objektif dalam arti tahapan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian transparan, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.

“Pengawasan pengadaan ASN Tahun 2021 telah dibentuk Tim Pengawas yang mengacu kepada SK Menteri PANRB Nomor 126 Tahun 2021 tentang Panselnas Tahun 2021,” katanya saat membukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) pada Selasa (8/6).

Menurutnya, tugas tim pengawas tersebut, pertama, untuk menyusun desain pengawasan pengadaan ASN tahun 2021. Kedua, melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pengadaan ASN berkoordinasi dengan Tim Audit Teknologi Informasi, Tim QA serta APIP K/L Pemda. Ketiga, melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Oleh karena itu kata Iwan, pengawasan terhadap pengadaan ASN harus mengacu kepada hasil evaluasi pengawasan tahun sebelumnya.

“Hasil pengawasan ASN formasi tahun 2019 pelaksanaan tahun 2020 masih ditemukan gangguan teknis dilapangan, ditemukan juga kecurangan di beberapa daerah, penyimpangan prosedur kesehatan dan adanya perbedaan sanksi terhadap peserta pengunduran diri,” tukasnya.

Diketahui, sesuai dengan UU 5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN yang ideal adalah ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

(Kominfo BPKP)