Integrasi Database Penerima Bantuan Sosial

.

MAMUJU (12/04) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Hasoloan Manalu mengikuti workshop Implementasi Aplikasi Monitoring Dana Bantuan Sosial yang dilaksanakan secara daring. Bertempat di Gedung BPKP Pusat Jakarta, acara ini dibuka oleh Deputi Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah, dengan pembicara Dirwas Akuntabilitas PLS Pembangunan Daerah, Kepala Pusat Informasi Pengawasan, para Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, dan staf Pusinfowas pengembang aplikasi.

Acara dibuka dengan arahan dari Deputi Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah Dadang Kurnia, yang mengatakan bahwa saat ini BPKP Pusat telah membuat Peta Prioritas Pengawasan Tahun 2021 yang berfokus pada Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ia berharap, Perwakilan BPKP dan BPKP Pusat dapat bekerja sama dalam rangka menjalankan program-program prioritas pengawasan tersebut.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan workshop dengan Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Adi Gemawan. Menjadi pemateri pertama dalam acara ini, ia membawakan materi tentang Pengantar Umum Aplikasi Monitoring Dana Bantuan Sosial. Workshop dilanjutkan oleh Kepala Pusat Informasi Pengawasan Rudi Mahani Harahap dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Farid Firman dalam sharing session tentang pengalaman BPMP Riau dalam mengembangkan dan implementasi aplikasi Mata Bansos.

Materi terakhir dibawakan oleh Bayu Prasetyo selaku penanggungjawab aplikasi yang membawakan materi tentang petunjuk dasar penggunaan Aplikasi Monitoring Dana Bantuan Sosial.

Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab yang diikuti oleh para peserta secara aktif. Pada kesempatan diskusi Hasoloan Manalu menyampaikan diskusi bahwa BPKP Sulbar telah mengembangkan database penerima bantuan sosial, bagaimana integrasinya dengan aplikasi yang sedang dibangun oleh Pusinfowas. Diskusi ini direspon oleh Bayu bahwa database yang telah dibangun atau dikembangkan dapat diintegrasikan dengan aplikasi monitoring bansos misalnya dengan menggunakan fasilitas ekspor data.

 

(Kominfo BPKP Sulbar)