BANDA ACEH – Di Aula Lantai 3 Kantor Perwakilan BPKP Aceh, dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh pada hari Kamis (8/4).

Kepala Perwakilan dalam sambutannya menyampaikan poin-poin penting dalam Nota Kesepakatan yang akan ditandatangani di antaranya pelaksanaan supervisi kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi, peningkatan Kapabilitas APIP, dan pengawalan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.

Kepala perwakilan berharap dengan adanya Nota Kesepakatan ini, dapat terjalinnya kerjasama yang baik antara Perwakilan BPKP Aceh dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk meningkatkan Kinerja dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Pemkab Abdya Thamrin yang mewakili Wakil Bupati Abdya menyampaikan terima kasih atas respon Perwakilan BPKP Aceh yang beritu cepat sehingga dapat terlaksananya penandatangan Nota Kesepakatan tersebut.

Sekda memaparkan sesuai dengan keterbatasan SDM yang ada di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, sangat diperlukannya supervisi dan kerja sama antara BPKP dengan Pemkab Abdya untuk perbaiki kinerja Pemda dan melakukan tindak lanjut pengawasan.

“Pihak Pemda Kab. Abya menyadari bahwa perkembangan manajemen terkait pengawasan, inspektorat harus ditingkatkan untuk SDM-nya, sehingga pengawasan pada Pemda dapat berjalan dengan baik pada bidang Keuangan, BUMD, Aset, Pencegahan Korupsi” ujar Thamrin.

Untuk itu, Pemda Kab. Aceh Barat Daya meyakini bahwa BPKP memiliki kemampuan dan fungsi untuk pembenahan di Abdya terutama pada penanganan korupsi, PBJ dan peningkatan SDM APIP. Thamrin mengharapkan dukungan BPKP untuk memberikan saran-saran perbaikan tata kelola Pemkab Abdya dan berkomitmen untuk berkolaborasi atas kesepakatan tersebut.

(Kominfo Perwakilan BPKP Aceh)