Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik BPKP Tahun 2020 Meningkat

.

JAKARTA (04/03) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) mengakhiri rangkaian kegiatan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BPKP Tahun 2020 melalui kegiatan exit meeting yang dilaksanakan secara virtual, Kamis, 4 Maret 2021.

Plt. Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Agus Uji Hantara, memaparkan hasil evaluasi dan menjelaskan bahwa pelaksanaan RB dan SAKIP di BPKP telah baik dan telah terlihat progres secara berkelanjutan, di antaranya terlihat dari integrasi dan roadmap RB dengan Renstra dan penyederhanaan birokrasi.

“Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dan RB tahun sebelumnya juga sudah ditindaklajuti BPKP dengan baik," ungkapnya.

Salah satu tindak lanjut yang terlihat, antara lain cascading kinerja yang telah dikaitkan dengan manajemen risiko dan proses bisnis sehingga perjanjian kinerja telah disusun telah memperhatikan identifikasi risiko, strategi pengendalian dan peran masing-masing melalui metode analisis Balance Score Card (BSC).

Pelaksanaan RB dan SAKIP BPKP secara umum juga sudah merata dilakukan pada unit kerja di bawahnya, namun demikian perlu ditentukan arah RB pada pusat dan perwakilan supaya lebih konkret lagi. Terkait dengan implementasi penerapan Zona Integritas, juga sudah digerakkan oleh BPKP secara masif.

Adapun rekomendasi yang diberikan Tim Evaluasi antara lain, perlu dibangunnya budaya perubahan yang semakin melekat (embedded), melakukan penguatan dan penajaman program RB di tingkat instansional dan unit kerja, melakukan penyederhanaan regulasi, mempercepat penyederhanaan birokrasi, menindaklanjuti hasil penyempurnaan (casading) kinerja dengan optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan level individu, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam hal pengawasan integritas, dan meningkatkan keberhasilan pembangunaan Zona Integritas.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto mengatakan akan segera menjalankan rekomendasi yang diberikan.

“Kami di sini mencatat dengan baik apa yang disampaikan, terutama tentang butir-butir rekomendasi yang dibuat. Kalau ada yang kurang lengkap, akan kami lengkapi, kalau ada yang kurang jelas, akan kami perjelas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, nanti secara teknis akan berkoordinasi lebih lanjut,’’ ucap Ernadhi.

Terkait dengan pembangunan budaya perubahan dan perilaku, ada sesuatu terkait dengan pemahaman RB, BPKP selalu berusaha melakukan perubahan secara terus menerus.

“Nafas RB adalah selalu berubah terus-menerus, dan perbaikan pada setiap tahapnya”, imbuhnya.

BPKP juga mengalami peningkatan akuntabilitas dengan IPAK tahun 2020 menjadi 3,67 dari 3,57 di tahun 2019. Selain itu, kualitas pelayanan publik BPKP juga naik, dari IPKP 3,41 di tahun 2019 menjadi 3,66 di tahun 2020. Selain Sekretaris Utama, para Deputi dan Inspektur juga memberi tanggapan terkait paparan yang disampaikan. Rapat exit meeting tersebut juga dihadiri oleh para Kepala Pusat, serta Kepala Biro di bawah Sekretariat Utama BPKP.

 

(Kominfo BPKP/win/vivi)