MAMUJU (24/2) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 secara daring. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar, Ketua DPRD Sulawesi Barat Suraidah Suhardi, Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris, unsur Forkopimda, para asisten, pimpinan OPD, tenaga ahli gubernur, pimpinan instansi vertikal, dan pimpinan perguruan tinggi.

Memenuhi amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah harus dilakukan Pemerintah Daerah bersama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran masing-masing. Oleh karenanya, pada kesempatan ini Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris menjelaskan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Arah kebijakan ini dapat mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu masyarakat Sulawesi Barat yang Maju dan Malaqbi.

Pada kesempatan berikutnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Budi Sudaryono menyampaikan Outlook Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dan 2022. Ia menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi, inflasi, dan kondisi UMKM di Sulawesi Barat.

Pembicara berikutnya berasal dari Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang menjelaskan mengenai sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah, dilanjutkan pembicara dari Kementerian PPN/Bappenas yang menjelaskan rancangan arah kebijakan dan sasaran pembangunan wilayah tahun 2022.

Dengan adanya forum konsultasi publik ini diharapkan proses penyusunan RKPD tahun 2022 dapat mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan masyarakat Sulawesi Barat serta penyusunannya dilaksanakan dengan akuntabel.

(Kominfo BPKP Sulbar)