Jalankan Fungsi Pengawasan, Komisi XI DPR RI Dapil Jateng Bertandang ke BPKP

.

SEMARANG (22/2) - Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Jateng II H. Musthofa melakukan kunjungan kerja ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi serta expose program kerja tahun 2021 bagi Perwakilan BPKP Jateng, Perwakilan BPK Jateng, Kanwil Perbendaharaan Jateng, Inspektorat, Dispermasdes, Asisten Pemerintahan untuk wilayah Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Jepara, bertempat di Aula Amarta Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Wasis Prabowo dalam sambutannya selaku tuan rumah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Komisi XI DPR RI H.Musthofa, beserta para peserta focus group discussion (FGD) dari wilayah Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Demak. Harapannya, forum ini menjadi bagian dari solusi pemecahan masalah di wilayah Jawa Tengah yang akan menjadi bahasan bersama, dan akan diteruskan oleh Komisi XI DPR RI, untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat di tingkat pusat.

Wasis menambahkan, melalui forum ini, program-program pembangunan di Jawa Tengah bisa terlaksana dengan baik dan tepat jumlah, tepat guna, tepat manfaat, serta yang diharapkan bersama tentunya juga tepat administrasi.

"Terkait Dana Desa, sudah saatnya masyarakat desa saat ini bukan lagi sebagai obyek pembangunan tetapi sebagai subyek pembangunan yang menentukan pembangunan di desa sendiri," papar Wasis.

Di lain pihak, anggota Komisi XI DPR RI H. Musthofa dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini dalam rangka silaturrahmi sekaligus melakukan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja di daerah. Komisi XI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, serta perbankan dan lembaga keuangan non bank, dan bermitra kerja dengan pemerintah.

Musthofa menambahkan bahwa dalam hal pengawasan, Komisi XI DPR RI telah melakukan rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat secara berkala dengan mitra kerjanya. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK untuk mengetahui pengelolaan, pemanfaatan Dana Desa, kebijakan dan strategis yang diterapkan, serta dampaknya terhadap masyarakat desa. Anggaran Dana Desa, kinerja penyaluran Dana Desa terutama di wilayah Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara bisa lebih efektif, efisien, dan transparan.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Midden Sihombing mengemukakan, berbicara tentang transfer dana desa yang kadang lambat atau cepat itu harus ada indikatornya yang jelas. Ada kebijakan dari pemerintah pusat, bahwa dahulu Dana Desa ditransfer oleh pemerintah pusat melalui kas daerah, baru kemudian ke rekening kas desa, tetapi sekarang ditransfer langsung ke rekening kas desa dengan tujuan untuk percepatan Dana Desa tersebut. Kebaijakan dari pemerintah pusat tersebut terbukti efektif untuk masyarakat desa, khususnya di wilayah Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Demak.

Kepala Sub Auditor IV BPK RI Wilayah Jateng I Bagus Kurniawan menyampaikan, anggaran dana desa dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan yang cukup besar. Tahun 2021 anggaran desa mencapai Rp72 triliun. Agar pemanfaatan dana desa tersebut lebih efektif, efisien, dan transparan, harus dilakukan pengawasan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga monitoring dan evaluasi.

Forum dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab terkait pembangunan dan dana desa, oleh peserta kepada narasumber, utamanya Komisi XI DPR RI yang berkunjung ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

 

(Tim Kominfo BPKP Jateng / Din)