BPKP Jabar Jadi Mediator Serah Terima Aset dan Layanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi

.

BANDUNG (22/2) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat menjadi mediator dalam rangka percepatan penyelesaian serah terima aset dan layanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi di wilayah Kota Bekasi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Kota Bekasi. Hal tersebut dilakukan dengan menggelar rapat bersama dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, Pimpinan DPRD Kota Bekasi, dan Pimpinan Komisi III DPRD Kota Bekasi bertempat di Aula Edelweis Perwakilan BPKP Jawa Barat.

Rapat dibawah Koordinator Pengawasan Investigasi II Zainuri tersebut dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Mulyana. Kepala Perwakilan dalam sambutannya menjelaskan kronologis proses mediasi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat serta hasil evaluasi atas penilaian aset dan layanan PDAM Tirta Bhagasasi Kota Bekasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Efendri Rais.

Evaluasi yang dilakukan BPKP mempertimbangkan informasi-informasi tambahan dari pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi maupun PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka memperoleh nilai kompensasi yang adil dan berimbang dengan dasar yang kuat. Berdasarkan hasil evaluasi BPKP diperoleh nilai kompensasi atas penyerahan aset dan layanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi di wilayah Kota Bekasi kurang lebih senilai Rp155 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Holik Qodratulloh mengapresiasi mediasi dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dalam proses serah terima layanan dan aset PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi. Dijelaskan pula bahwa DPRD Kabupaten Bekasi berkepentingan atas nilai kompensasi kurang lebih senilai Rp155 miliar tersebut, karena selama ini DPRD Kabupaten Bekasi terus mendapat sorotan dan perhatian dari publik terkait dengan proses serah terima aset dan layanan serta nilai kompensasi, dimana yang semula Rp300 miliar menjadi Rp155 miliar. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi berharap permasalahan serah terima aset dan layanan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dapat diselesaikan secepatnya.

Hal serupa disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman J Putro. Ia juga menyampaikan apresiasi atas evaluasi yang dilakukan oleh BPKP. Menurutnya, proses yang berjalan telah memperhatikan berbagai aspek sehingga menghasilkan simpulan yang fair. Harapannya, proses serah terima segera selesai dan dapat meningkatkan pelayanan air bersih oleh PDAM kepada masyarakat. Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Bekasi meminta pihak eksekutif baik dari Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun Pemerintah Kota Bekasi dapat segera menyepakati mekanisme serah terima dan pembayaran.

Di akhir rapat, Kepala Perwakilan, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, dan Ketua DPRD Kota Bekasi menandatangani notulensi rapat pembahasan bersama. Poin-poin yang disepakati mencakup persetujuan nilai kompensasi kurang lebih senilai Rp155 Miliar dengan mekanisme pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan penyiapan Perjanjian Kerja Sama yang dilengkapi dengan kesepakatan teknis dan kajian hukum serta pembentukan tim teknis gabungan kedua pemda dalam penyusunan rencana aksi.

 

(Kominfo BPKP Jabar/SR-Z-RS)