BPKP dan Kementerian BUMN Solid Dukung Akuntabilitas BUMN sebagai Agen Pembangunan

.

pengawasan BUMNJAKARTA (26/1) – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian BUMN. Di samping itu, dilakukan pula penandatanganan perjanjian di level teknis antara 6 Direktur Utama Holding BUMN (Indonesia Financial Group, Pertamina, PT PLN, Mind ID, PTPN III, Perkebunan Nusantara, dan PT Pupuk Indonesia) dengan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara BPKP Sally Salamah. Hal ini merupakan wujud komitmen kedua instansi untuk memperluas kerja sama dan membangun tata kelola pemerintahan pada BUMN.

Selama tahun 2020, BPKP telah melakukan pengawasan terhadap 108 BUMN dan anak perusahaan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh pada penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian BUMN yang dilaksanakan di Kantor Pusat BPKP. “Kami sangat concern dan banyak berhubungan dengan BUMN, untuk mencegah kebocoran dana dan perbaikan tata kelola,” ujarnya.

Pengawasan yang telah dilakukan, di antaranya kolaborasi dengan SPI PT Pos Indonesia untuk mengawal penyaluran bantuan sosial, koordinasi dengan BPJS untuk memastikan klaim rumah sakit dapat dibayarkan dengan lancar, pengawalan penempatan dana pemerintah, dan penyaluran subsidi KUR.

“Keandalan dan integritas data sangat krusial terhadap ketepatan program dan kesesuaian dengan tujuan, sehingga peningkatan kapasitas perlu didorong agar lebih optimal,” tegas Yusuf Ateh.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menekankan kesamaan niat antara BPKP dan Kementerian BUMN untuk mewujudkan good corporate governance (GCG) dan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Erick pun mengimbau jajarannya di Kementerian BUMN dan BUMN, serta anak perusahaan untuk meminta dukungan dan bekerja sama dengan BPKP.

“BPKP itu auditornya kita. Justru BPKP menjadi pendamping kita untuk jadi lebih baik,” pesan Erick.

Menurutnya, kerja sama yang baik dengan BPKP telah ia rasakan sejak berkoordinasi terkait perhelatan Asian Games 2018.

 

(Kominfo BPKP/nk)