TERNATE (22/1) – Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan sosialisasi pedoman pengawasan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi APIP daerah di wilayah Provinsi Maluku Utara. Pada kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara bersama Koordinator Pengawasan Bidang IPP Wahyu Hartono, Inspektur Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali beserta staf, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Idhar Sidi Umar mengikuti kegiatan sosialisasi dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Adapun Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Drs. Syamsuddin Abdul Kadir dan seluruh Inspektur beserta staf Inspektorat Daerah se-Provinsi Maluku Utara mengikuti sosialisasi melalui daring. 

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Aryanto Wibowo menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, BPKP diberikan amanah untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan dalam pelaksanaan penyediaan vaksin Covid-19 serta menyiapkan pedoman pengawasan bagi APIP dan BPKP. Pedoman pengawasan tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPKP No. Kep-6/K/D2/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi APIP kementerian/lembaga/pemda. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa APIP K/L dan APIP pemerintah daerah berperan dalam pengawasan terhadap kegiatan vaksinasi dengan BPKP selaku Koordinator.

Dalam kesempatan tersebut, Aryanto menegaskan bahwa pengawasan pelaksanaan vaksinasi sangat penting dilakukan dalam mendukung akuntabilitas dan keberhasilan pelaksanaan vaksinasi mengingat jumlah vaksin yang sangat banyak dan rentang pembagiannya yang cukup panjang. Jumlah kebutuhan vaksin di Indonesia akan dialokasikan untuk 181,5 juta jiwa yang terbagi dalam 4 tahap dengan 2 gelombang. Pada gelombang pertama tahap 1 periode Januari-April 2021, Provinsi Maluku Utara memperoleh 18.320 dosis vaksin. Aryanto berharap, kegiatan sosialisasi ini menjadi salah satu bekal bagi APIP daerah dalam mengawal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Senada dengan paparan Aryanto, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Syamsuddin Abdul Kadir menyatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi perlu dilakukan pengawasan, peran APIP menjadi bagian penting dalam pelaksanaan vaksinasi. APIP perlu dibekali pedoman mengenai pelaksanaan kegiatan vaksinasi agar dapat tercipta akuntabilitas tata kelola pemerintah yang baik. Syamsuddin menambahkan bahwa tingkat penyebaran Covid-19 di Provinsi Maluku Utara menunjukkan angka yang tinggi. Menurut data per tanggal 18 Januari 2021, kasus Covid-19 di Maluku Utara sebanyak 3.134 kasus dengan rincian: aktif 406, sembuh 2.634, dan meninggal 94 kasus. Diharapkan setelah sosialisasi ini APIP dapat melaksanakan pengawasan yang berkualitas dan memberikan outcome kepada masyarakat.

Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Idhar Sidi Umar mengingatkan masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Idhar menegaskan bahwa dengan vaksinasi tidak berarti masyarakat akan langsung bebas dari Covid-19, namun vaksin tersebut berperan untuk membantu tubuh dalam meningkatkan pembentukan antibodi. Untuk keberhasilan vaksinasi, Idhar juga menekankan perlunya dukungan pelaksanaan vaksinasi tidak hanya dari para tenaga kesehatan tetapi juga dari semua lapisan masyarakat.

Kemudian sosialisasi dilanjutkan dengan paparan teknis pengawasan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan pedoman pengawasan oleh Koordinator Pengawasan Bidang IPP Wahyu Hartono dan staf. Paparan yang diberikan mencakup langkah pengawasan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Seluruh peserta sosialisasi telah mengikuti secara aktif rangkaian acara hingga akhir kegiatan.

Kegiatan sosialisasi diakhiri dengan closing statement dari Inspektur Provinsi Maluku Utara. Nirwan mengapresiasi kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dalam pengawasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Provinsi Maluku Utara. Nirwan mengharapkan pendampingan yang diberikan oleh BPKP dapat diteruskan secara berkelanjutan baik dalam pengawasan terkait Covid-19 maupun pengawasan lainnya.

(Kominfo BPKP Malut/yuda/andre)