Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pemkab Bungo menyerahkan LAKIP ke BPKP
06 Mei 2004 00:00:00 / ekobayong / dibaca: 2069 kali / Kat: Audit
Bertempat di Kantor Pusat BPKP, Rabu (05/05) Djoko Susilo mewakili Kepala BPKP telah menerima Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bungo. Penyerahan LAKIP ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bungo Usman Hasan mewakili Bupati Bungo.
Penyerahan LAKIP 2003 ini merupakan yang kedua kalinya setelah tahun lalu juga telah diserahkan LAKIP tahun 2002. Pemkab Bungo menyampaikan penghargaan kepada Perwakilan BPKP Jambi yang telah banyak membantu dan mendorong dalam asistensi penyusunan sistem AKIP ini. Sekda Kabupaten Bungo mengatakan LAKIP ini merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Bupati yang beberapa waktu yang lalu telah diterima secara aklamasi oleh DPRD. Pemda Kabupaten Bungo merasa bangga karena capaian kinerja dari evaluasi LAKIP tersebut sangat memuaskan.
Pada kesempatan tersebut Pemkab Bungo juga menyampaikan bahwa kerjasama antara Perwakilan BPKP Jambi akan diperluas lagi . Kerja sama yang akan diperluas tersebut adalah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan manajemen keuangan daerah. Dalam hal ini BPKP memberikan fasilitasi untuk melaksanakan dua kegiatan dimaksud.
Usman Hasan juga menuturkan bahwa sebagai kabupaten yang baru terbentuk (pemekaran kabupaten Bungo Tebo), masalah kualitas SDM perlu dicarikan jalan keluarnya. Saat ini Pemkab Bungo sangat kekurangan tenaga-tenaga andal di bidang akuntansi dan keuangan daerah.
Untuk saat ini Pemkab Bungo telah mengirimkan beberapa orang pegawai untuk dididik dalam di bidang akuntansi dan keuangan daerah pada Program Diploma III STAN yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Jambi. Program Diploma III STAN ini ke depan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan Pemda akan tenaga yang siap pakai di bidang akuntansi dan keuangan daerah.
Sementara itu Djoko Susilo dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah telah mengupayakan langkah-langkah dalam membangun manajemen pemerintahan yang efektif dan terpercaya. Upaya tersebut diwujudkan dengan mewajibkan penyampaian laporan pertanggung jawaban kinerjanya melalui LAKIP ini.
Pada dasarnya sistem AKIP dan LAKIP ini ditumbuhkembangkan secara sistematis untuk memecahkan sebagian permasalahan yang dihadapi di dalam membentuk pemerintahan yang lebih baik di masa depan. Penerapan sistem AKIP secara terus menerus dan berkelanjutan akan mampu untuk melakukan perbaikan perbaikan manajemen pemerintahan sesuai tuntutan masyarakat. Namun Djoko menekankan sistem AKIP bukanlah segala-galanya.
Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan laporan perkembangan implementasi sistem AKIP. Dari laporan tersebut disebutkan bahwa implementasi sistem AKIP dan penyampaian LAKIP umumnya baru pada tahap pemenuhan kewajiban formal. Kualitas substansi, keakurasian informasi, dan pengukuran kinerjanya masih perlu diperbaiki. Selain itu juga disebutkan bahwa informasi capaian kinerja yang tercantum dalam LAKIP pada umumnya belum dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat kemajuan atau kegagalan pimpinan instansi. (adri/trn/rtn)



Share      

Berita Terkait:

27 Juni 2016 23:56:00 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Audit
Membumikan Siskeudes di Tanah Banua Bersama Dosen dan Mahasiswa ULM
03 Juni 2016 22:08:34 / nurjana / dibaca: kali / Kat: Audit
Validasi JKN 2015: Sebagian Besar Provinsi Cukup Berhasil
01 Juni 2016 14:16:59 / tanti / dibaca: kali / Kat: Audit
Audit JKN, Jadikan Pelayanan Kesehatan Lebih Responsive
29 Mei 2016 21:10:46 / bowo / dibaca: kali / Kat: Audit
Online Shop Bergabung Dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
27 April 2016 22:21:52 / bowo / dibaca: kali / Kat: Audit
Boediono: BPKP merupakan elemen penting Reformasi Birokrasi


Loading the Player...
Video Lainnya