TERNATE (21/1) – Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menerima kunjungan kerja dari Inspektur Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali bersama rombongan pada siang kemarin (20/1). Kedatangan inspektur disambut baik oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Aryanto Wibowo didampingi oleh Koordinator Pengawasan Bidang IPP Wahyu Hartono, Pengendali Teknis (Dalnis) Bidang P3A Rizal, dan PFA Bidang IPP Andreanov. 

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengoordinasikan rencana kegiatan sosialisasi pedoman pengawasan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Aryanto Wibowo menyampaikan bahwa BPKP akan selalu siap mendampingi Inspektorat dalam mengawal akuntabilitas tata kelola pemerintahan, termasuk melakukan pengawasan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Mandat tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/144/IJ tanggal 19 Januari 2021 tentang Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Dalam peraturan presiden tersebut, BPKP diamanatkan untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan dalam pelaksanaan penunjukan langsung penyediaan vaksin Covid-19.

Hasil koordinasi tersebut adalah kegiatan sosialisasi pedoman pengawasan vaksinasi Covid-19 di wilayah Provinsi Maluku Utara direncanakan pada hari Jumat (22/01) secara daring. Dalam kegiatan tersebut, akan hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara sebagai pemateri terkait dengan perkembangan penyaluran vaksinasi Covid-19 dan pemateri dari Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara terkait dengan pedoman pengawasan vaksinasi Covid-19. Peserta sosialisasi tersebut adalah seluruh Inspektur dan staf yang bertugas dalam pengawasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Dalam pertemuan ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dan Inspektur Provinsi Maluku Utara juga melakukan pembahasan mengenai MoU dengan Gubernur Provinsi Maluku Utara terkait Peningkatan Kapabilitas APIP. Sebagai tindak lanjut atas MoU Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat dengan Menteri Dalam Negeri yang telah dilaksanakan.

(Kominfo BPKP Malut/Andre/Yuda)