Vaksinasi Aceh Dimulai, Pengawasan Akuntabilitas Siap Digencarkan

.

BANDA ACEH (15/1) - Kepala Perwakilan BPKP Aceh Indra Khaira Jaya didampingi oleh Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Instansi Pemerintah Pusat Arzad dan tim pemantauan BPKP Aceh, menghadiri undangan dalam pelaksanaan pencanangan vaksinasi Covid-19 Perdana Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidi di Banda Aceh dan Rumah Sakit Daerah Indrapuri di Aceh Besar.

Kehadiran Kepala Perwakilan dan Tim sekaligus memantau pelaksanaan kegiatan untuk memastikan secara teknis substantif sesuai dengan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

BPKP berfokus pada perannya dalam memberikan dukungan dengan menyiapkan pedoman pengawasan bagi APIP dan BPKP dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19, serta pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Pelaksaan vaksinasi dimulai dari Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan disusul oleh pejabat publik dan tokoh masyarakat lainnya. Vaksinasi tahap pertama dilakukan oleh gubernur dan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk meyakinkan masyarakat mengenai keamanan dan kehalalan Sinovac. Terlebih vaksin telah didukung dengan adanya sertifikasi halal dari MUI.

Rencananya, vaksinasi tahap pertama bulan Januari untuk tenaga kesehatan dan selanjutnya warga Aceh sebanyak 3,7 juta penduduk akan dimulai pada bulan Maret mendatang.

Vaksin diprioritaskan bagi petugas bidang kesehatan, petugas pelayan publik termasuk TNI-Polri, warga dalam kelompok masyarakat rentan, pelaku usaha esensial dan kelompok masyarakat lain.

Pencanangan vaksinasi yang digelar di Kabupaten Aceh Besar di RSUD Indrapuri Aceh Besar bagi pejabat publik dan tokoh masyarakat juga berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan protokol kesehatan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan.

 

(Kominfo Perwakilan BPKP Aceh)