BPKP Kaltara Sosialisasikan Pedoman Pengawasan Vaksinasi COVID-19

.

TARAKAN - Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara telah mengadakan Sosialisasi dan Diseminasi Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan secara daring, Senin (18/1). Kegiatan ini untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, dan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Provinsi Kalimantan Utara Rusdy Sofyan dengan narasumber dari Koordinator Pengawasan (Korwas) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) Achmad Fachri beserta jajarannya, dan diikuti oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Utara, Inspektur Kota Tarakan, Inspektur Kabupaten Bulungan, Inspektur Kabupaten Nunukan, Inspektur Kabupaten Malinau, dan Inspektur Kabupaten Tana Tidung.

Pada kesempatan itu, Korwas Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Achmad Fachri menyampaikan mengenai strategi pengawasan intern dalam rangka pengawasan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang meliputi perencanaan komprehensif dan terpadu pengawasan intern, pengawasan pelaksanaan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai satu sistem terintegrasi, dan pengkomunikasian hasil pengawasan oleh APIP sebagai satu sistem informasi komprehensif.

Sementara itu, Sarwoto dan Isya’ Sya’bana dari Bidang IPP menjelaskan mengenai Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

 

(Kominfo BPKP Kaltara)