Result Based SPIP, Icon Baru BPKP Wujudkan Good Government

.

JAKARTA (13/01) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus berinovasi dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar berdampak langsung terhadap capaian tujuan organisasi pemerintahan, baik di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Pengendalian intern diciptakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, jika penetapan tujuan saja sudah tidak tepat, maka hampir dapat dipastikan bahwa pengendalian intern yang diterapkan juga tidak akan efektif,” hal tersebut disampaikan oleh Deputi kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah Dadang Kurnia, dalam acara launching result based SPIP atau new SPIP, Rabu (13/01).

Menurut Dadang, result based SPIP dibangun dan dikembangkan BPKP melalui tiga fondasi penting yakni, penetapan tujuan yang tepat, struktur dan proses pengendalian yang dilaksanakan, serta ketercapaian tujuan SPIP.

Sehingga kata Dadang, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP perlu memperhatikan kualitas perencanaan, struktur dan proses pengendalian, serta pencapaian tujuan SPIP yang telah ditetapkan. Dengan begitu, SPIP diharapkan mampu memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi, pungkasnya.

“Hal baru dari result based SPIP adalah penilaian yang teritegrasi dengan penilaian lainnya, termasuk manajemen risiko indeks, efektivitas pengendalian korupsi, serta kapabilitas APIP,” katanya.

Senada, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, menyampaikan bahwa result based SPIP harus menjadi ikon baru BPKP menciptakan good and clean government.

“Tujuan utama bukan nilainya, melainkan membangun pengendalian serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan mencegah korupsi,” ujarnya.

Seperti diketahui, BPKP dimandatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 untuk menjadi pembina SPIP di lingkungan pemerintahan (kementerian/lembaga/pemda). Hal itulah yang mendasari BPKP untuk terus mengembangkan metode penerapan dan pengukuran SPIP untuk lebih adaptif mengikuti perubahan lingkungan organisasi pemerintahan terkini.

 

(Tim Kominfo BPKP)