JAKARTA (11/1) - Wabah pandemi Covid-19 telah memberikan berbagai dampak bagi masyarakat seperti kesehatan, pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan sosial di semua negara. Atas kondisi tersebut, maka pemerintah harus memastikan keamanan bagi seluruh warganya. Krisis yang terjadi saat ini pun membutuhkan kolaborasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan di suatu negara. Khususnya, di bidang transparansi dan akuntabilias, pemerintahan, lembaga audit tertinggi, akademisi, mitra pembangunan, dan asosiasi profesional perlu bekerja sama untuk terus memastikan uang negara dibelanjakan dan dikelola dengan baik.

 

Melihat situasi tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelanggarakan Webinar Internasional dengan tema "Memastikan Transparansi dan Akuntabilitas di Pandemi Covid-19" yang bertujuan sebagai platform bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tetang bagaimana mereka mengidentifikasi dan mengatasi risiko terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, webinar tersebut juga bertujuan untuk memperoleh wawasan dari para pemangku kepentingan untuk memperkaya audit BPK yang sedang berlangsung atas dampak Covid-19 di Indonesia.

 

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang juga menjadi pembicara pada acara webinar tersebut menyampaikan bahwa dampak pandemi yang parah memerlukan tindakan cepat dan tanggap dari pemerintah. Untuk menjawab tantangan tersebut, menurutnya, pemerintah dari berbagai negara termasuk Indonesia telah melakukan beberapa penyesuaian kebijakan untuk tetap menjaga akuntabilitas pemerintah. Dari pengalaman yang sudah ada, kurangnya upaya dalam menjaga akuntabilitas akan mengakibatkan masalah besar,  seperti pengadaan yang rusak, bantuan sosial yang tidak terdistribusi dengan baik, serta pengeluaran yang tidak efisien. Pada akhir paparannya, Yusuf Ateh menekankan bahwa banyak masalah serta risiko dapat dihindari apabila audit internal terlibat sejak awal program dilaksanakan. Namun yang tidak kalah penting dari fungsi audit tersebut yakni komitmen manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi audit tersebut secara serius.

 

Turut hadir untuk mengisi acara webinar tersebut diantaranya Valerie Julliand Direktur dari United Resident Coordinator (UNRC), Deborah Jackson dan Daniel Whyte selaku Executive Director dan Senior Director di Australian National Audit Office (ANAO), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. , serta Manal Alduhaymi dari Intosai Policy, Finance and Administration Committee (PFAC).

 

 

(Kominfo BPKP/dnp/gil)