Rembuk Bersama Cari Solusi Terkait Masalah Rusunawa di Temanggung

.

SEMARANG (6/1) – Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Umi Tsuwaibah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Temanggung Hendra Sumaryana, Inspektur Kabupaten Temanggung Agus Sujarwo, dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Temanggung, beserta tim melakukan kunjungan kerja ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

Umi Tsuwaibah menyampaikan bahwa kunjungannya dalam rangka konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tarif Sewa Rusunawa di mana aset berupa bangunan belum diserahterimakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ada beberapa poin penting yang perlu dikonsultasikan ke BPKP di antaranya, apakah Raperda Tarif Rusunawa bisa diterapkan sebelum ada mekanisme penyerahan aset dari pemerintah pusat.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Wasis Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih pada DPRD Kabupaten Temanggung, DPUPKP, dan Inspektorat Kabupaten Temanggung beserta tim yang telah berkonsultasi ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, dengan harapan bisa membantu memecahkan permasalahan.

Wasis menambahkan terkait dengan pengelolaan Rusunawa, menyakini bahwa masalah ini bisa teratasi dan diselesaikan dengan baik serta dapat dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR, karena Rusunawa tersebut peruntukannya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Temanggung. Pengelolaan Rusunawa ini harus dikelola dengan baik dengan tetap menjaga kondisi Rusunawa agar terus dimanfaatkan dalam jangka waktu lama.

Inspektur Kabupaten Temanggung Agus Sujarwo mengemukakan, Pemerintah Kabupaten Temanggung saat ini sedang menyusun Perda terkait dengan pemanfaatan Rusunawa. Kepala DPUPKP Hendra Sumaryana menambahkan, kondisi lima unit Rusunawa yang sudah operasional saat ini tingkat huniannya sudah penuh, dan sudah ada long list penghuni. Rusunawa tersebut terdiri dari 2 tipe yaitu tipe 36 dan tipe 21. Selama ini belum ada pemasukan ke kas daerah terkait dengan hunian Rusunawa tersebut, dan operasional dikelola secara mandiri oleh paguyuban penghuni Rusunawa. Untuk tertib administrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dan DPRD telah memasukkan Raperda sewa Rusunawa sambil menunggu berita acara serah terima dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Temanggung.

 

(Kominfo BPKP Jateng/Din)