BPKP Kalbar Turut Kawal Pelaksanaan Vaksinasi

.

SUNGAI RAYA (6/1) - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengimbau masyarakat agar dapat tenang menghadapi berbagai permasalahan terkait kesehatan, khususnya vaksinasiKarena hal ini menjadi upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini sedang menjadi pandemi. BPKP diharapkan dapat mengawal pelaksanaan vaksinasi, demikian juga semua elemen masyarakat baik dari sektor kesehatan, keamanan, pendidikan, juga dari sektor keagamaan. 

“Upaya pemerintah untuk memberikan vaksin, di mana tahap pertama ditujukan kepada para pejabat pemerintah pusat dan daerah, aparat kepolisian dan TNI, tenaga kesehatan, tentu sudah diperhitungkan secara matang. Karena, dengan para pejabat tinggi negara dan daerah, tentara, polisi, dan tenaga kesehatan di lapis pertama yang akan divaksin itu, tentulah akan menjadi risiko sangat tinggi bagi keamanan negara apabila vaksin membahayakan kesehatan,” demikian dikatakan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan pada peringatan Ulang Tahun RSUD Kabupaten Kubu Raya yang pertama,  Rabu (6/1) di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Sungai Raya.

Di hadapan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Dikdik Sadikin, Forkopimda Kabupaten Kubu Raya, para Kepala SKPD, para direktur serta pejabat RSUD Kubu Raya, dan para tamu undangan lainnya, Bupati mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk kelompok kerja (Pokja) penguatan dan edukasi vaksinasi Kabupaten Kubu Raya. Pokja ini merupakan bagian dari satgas COVID-19 dengan tugas khusus terkait penguatan dan edukasi vaksinasi ke masyarakat. Pokja terdiri dari beberapa elemen masyarakat seperti dari elemen kesehatan, keamanan, pendidikan, juga dari elemen keagamaan.

“Pokja ini memiliki peta kerja yang terukur, dengan indikator kinerja yang jelas. Dalam kaitan ini, sebagaimana halnya probity audit, BPKP kami harapkan dapat mengawal proses vaksinasi ini agar pencapaian tujuan dapat dicapai dengan baik,” ujar Bupati.

Hal ini penting dilakukan, mengingat vaksinasi harus dapat disampaikan dan dilaksanakan dengan baik dengan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Untuk itu, para pimpinan harus dapat mencontohkan terlebih dahulu keinginan dan kesediaannya untuk divaksin.

“Pimpinan lah yang pertama harus menunjukkan sikap yang jelas, sehingga masyarakat mendapat kepastian akan arah yang dituju, dan secara psikis akan merasa nyaman, demikian juga dengan vaksinasi. Bahwa masih ada kekhawatiran dan keraguan di masyarakat, itu wajar saja. Dalam hal ini para pemimpin, baik di lingkungan pemerintah, kesehatan, pendidikan juga keagamaan, harus menunjukkan contoh dan langkah yang dapat meyakinkan masyarakat secara kondusif, akan hal baik dan manfaat yang dapat diperoleh. Sehingga, vaksinasi ini akan dapat diikuti masyarakat dengan lancar dan bermanfaat. Saya secara pribadi bersedia untuk divaksin tahap pertama.”

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Dikdik Sadikin yang juga menghadiri kegiatan tersebut mengharapkan vaksinasi di Provinsi Kalimantan Barat, antara lain di Kabupaten Kubu Raya, dapat berjalan dengan baik.

“Saya sendiri telah diminta kesediaan untuk divaksin tahap pertama pada 14 Januari 2021, secara khusus oleh Gubernur Kalbar,” ujar Dikdik Sadikin. “Melihat syarat kesehatan yang harus dipenuhi agar bisa diberikan vaksin, antara lain belum pernah terdeteksi positif Covid-19, tidak punya penyakit bawaan seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan usia masih di bawah 59 tahun, alhamdulillah saya dapat memenuhi syarat tersebut dan bersedia. Namun untuk memastikan kembali terkait kesehatan, saya telah sampaikan kepada Kadinkes Pemprov Kalbar agar peserta vaksinasi sebaiknya dilakukan general check-up kesehatan terlebih dahulu.”

Tahap pertama vaksinasi bagi pejabat di daerah berikut forkopimda dan tenaga kesehatan, dilakukan pada 14 Januari 2021 secara serentak di daerah, dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan vaksinasi Presiden dan jajarannya di tingkat pusat pada 13 Januari 2021.

Sebagaimana vaksinasi yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan suasana tenang di masyarakat, Bupati juga mengharapkan agar rumah sakit dapat memberikan ketenangan secara psikis bagi pasiennya. Karena itu, seiring peningkatan kualitas RSUD, upaya memberikan kenyamanan bagi pasiennya juga harus dilakukan. Dan yang juga harus diingat, kata Bupati, seiring dengan peningkatan RSUD itu diperkuat juga peran puskesmas.

"Jadi apabila lebih banyak pasien yang dapat ditangani oleh puskesmas tanpa harus dirujuk ke rumah sakit, justru itu menunjukkan indikator yang bagus. Jangan rumah sakit membuat indikator sebanyak mungkin jumlah pasien yang datang ke rumah sakit. Karena, itu berarti peran puskesmas belum berjalan dengan baik. Hal ini dikaitkan dengan jarak tempuh pasien ke rumah sakit dan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dibandingkan dengan ke puskesmas sekitar," jelas Bupati.

“Kami sedang dalam proses membangun jaringan dan keterhubungan, atau interoprabilitas, antara desa dengan puskesmas dan rumah sakit, bahkan juga dengan BPJS. Sehingga dengan jaringan kesehatan ini akan diperoleh pendataan dan pelayanan yang lebih akurat, cepat, dan tepat sasaran. Hal mana manfaat keterhubungan jaringan ini telah terbukti dalam hal tata kelola keuangan desa di Kubu Raya. Dengan Cash Management System (CMS) atas Siskeudes online yang telah diterapkan, mencakup sekitar 90 persen desa di Kubu Raya, kinerja keuangan desa-desa di Kubu Raya jauh meningkat dan menjadi percontohan bagi beberapa pemkab yang datang dari Pulau Jawa. Terima kasih kepada BPKP yang telah membantu kami”.

“Semoga dengan berjalannya vaksinasi dan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit, puskesmas bagi kesehatan masyarakat, yang diperkuat dengan penggunaan jaringan online dan edukasi dari pejabat serta tokoh masyarakat, pandemi COVID-19 ini dapat segera diatasi dan diselesaikan,” pungkas Bupati Muda Mahendrawan.

 

(Kominfo BPKP Kalbar/Fajar Winarso)