BPKP Kawal Program Bantuan Hibah Pariwisata Kota Manado

.

MANADO (26/11) – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat COVID-19 memberikan Program Bantuan Hibah Pariwisata bagi industri pariwisata khususnya industri hotel dan restoran di Indonesia.

Program tersebut dalam rangka untuk membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta recovery penurunan PAD bagi pemda akibat pandemi COVID-10. Sehingga dengan adanya bantuan tersebut dapat menggerakkan kembali sektor pariwisata.

“Kami memberikan empati kepada para pengusaha yang terus berjuang ditengah pandemi ini. Tapi seiring dengan itu, Presiden melihat sektor pariwisata harus terus digenjot. Pariwisata adalah sektor yang penting yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19 ini,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Setya Nugraha saat menjadi narasumber rapat koordinasi penerima bantuan Program Hibah Pariwisata Tahun 2020 Kota Manado.  

Dalam pemaparannya, Kaper menyampaikan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai PP No. 23 Tahun 2020 diberikan amanah untuk mengawal dan mengawasi Program Ekonomi Nasional (PEN). Hibah Pariwisata, tambah Setya, diberikan kepada pemda dan industri pariwisata dengan proporsi hibah 30% untuk pemda dan 70% untuk industri pariwisata. Akan tetapi, lanjut Setya, penerima bantuan tersebut ada kriterianya. Untuk Pemda salah satunya adalah termasuk dalam 10 destinasi pariwisata prioritas dan 5 destinasi super prioritas, serta ibu kota dan untuk industri pariwisata adalah hotel dan restoran yang terdaftar dalam data basis pajak daerah, yang masih beroperasi, serta memiliki izin usaha.

Menutup pemaparannya ia menegaskan bahwa pemberian hibah ini bukan tanpa risiko. Seperti tidak sesuai kriteria, penetapan jumlah penerima hibah tidak sesuai ketentuan, waktu penyaluran terlambat, dan penggunaan hibah oleh pemda tidak sesuai ketentuan. “Sebagai wasit, kami akan melakukan pemantauan dan verifikasi secara profesional agar tidak ada yang menyalahi rules of the game yang sudah ditetapkan,” tutup Setya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Manado Philips B. Sondakh dalam sambutannya mengatakan bahwa Kota Manado mendapatkan dana hibah sebesar Rp19,1 miliar. “Melalui program dari Presiden ini, sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk memacu semua sektor dalam hal ini sektor pariwisata”, ungkap Philips. Ia juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada BPKP atas peran dalam kelancaran Program Dana Hibah Pariwisata tersebut. Selain itu ia juga berharap agar BPKP dapat memberikan arahan dan masukan terkait optimalisasi pemberian hibah pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan yang berlangsung 26 s.d 27 November 2020 dengan peserta dari SKPD Pemkot Manado seperti Bapenda, Dinas PTSP, serta Inspektorat dan dari perwakilan hotel dan restoran calon penerima hibah ini dilanjutkan dengan tanya jawab.

Turut hadir dalam Rakor tersebut Kepala Dinas Pariwisata Lenda Pelealu beserta jajaran dan tim Bidang IPP BPKP Sulut.

 

(Tim Kominfo BPKP Sulut/TH)