MAMUJU (25/11) - Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Hasoloan Manalu didampingi Korwas IPP Heru Siswanto membahas Pemulihan Ekonomi bersama Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, dan jajaran.

Pembahasan dilakukan dalam forum rapat ini diselenggarakan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Lantai 3. Rapat ini diikuti juga oleh Inspektur Provinsi Sulawesi Barat Suryadidan tim Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat M. Natshir, dan Kepala Dinas Perdangangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat Amir Maricar. Rapat kali ini membahas kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi di Sulawesi Barat berupa pemberian bantuan modal kepada UMKM/IKM tahap kedua. Pada Kesempatan ini, Amir Maricar meminta saran kepada Gubernur dan Kaper BPKP Sulbar terkait penetapan dan waktu penyerahan Bantuan Modal UMKM/IKM.

Suryadi mengungkapkan bahwa bantuan modal UMKM/IKM tahap pertama dirasa sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini karena selama pandemi COVID-19 banyak UMKM/IKM yang pendapatannya turun drastis. Namun Suryadi juga mengungkapkan bahwa Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat masih menemukan beberapa kekurangan terhadap penyaluran Bantuan Modal UMKM/IKM.

Hasoloan Manalu mengingatkan agar bantuan modal ini dapat dikelola secara akuntabel, transparan, serta harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penyaluran bantuan tahap kedua ini fokus pada masyarakat/pelaku UMKM/IKM yang belum mendapatkan bantuan apapun.  Selain itu, Manalu berpesan agar kekurangan penetapan dan penyerahan bantuan modal UMKM/IKM pada tahap satu dapat diperbaiki di tahap kedua ini dan bantuan modal UMKM/IKM dapat segera disalurkan.    

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar (ABM) mengatakan bahwa sesuai instruksi Presiden bantuan modal UMKM/IKM agar segera disalurkan, mengingat tahun 2020 hanya menyisakan beberapa minggu lagi. ABM mengingatkan dari enam kabupaten di Sulawesi Barat, ada empat kabupaten yang melaksanakan Pilkada, yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Keempat kabupaten tersebut diharapkan menyalurkan Bantuan Modal UMKM/IKM setelah pilkada agar tidak digunakan sebagai alat kampanye.

(Kominfo BPKP Sulbar)