BPKP Raih Penghargaan Informatif dari Komisi Informasi Pusat

.

JAKARTA (25/11) - "Kepada Badan Publik yang mendapatkan kualifikasi informatif selamat atas pencapaiannya, terus bertahan dalam visi memajukan bangsa," begitu pesan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada para penerima penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi salah satu penerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik dengan kategori Informatif. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menerima langsung penghargaan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara virtual.

Ateh mengatakan, penghargaan sebagai badan publik "Informatif" merupakan bentuk keseriusan BPKP dalam mengelola informasi secara luas dan terbuka. "Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari akuntabilitas," katanya.

Menurutnya, penghargaan yang didapat BPKP sebagai lembaga informatif menandakan jika BPKP turut andil dan berkomitmen dalam mengejawantahkan visi besar keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa partisipasi dan komitmen BPKP dalam informasi publik adalah dengan memastikan terciptanya layanan informasi publik yang cepat dan akurat di era digital.

"Tak bisa dipungkiri perkembangan teknologi dan informasi berkembang pesat. Kita (BPKP) dituntut untuk adaptif, responsif dan inovatif guna menjawab tantangan tersebut secara cepat serta tepat," ungkapnya.

Ateh mengaku, ke depan tantangan BPKP sebagai badan publik informatif adalah mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang lebih cepat, tepat, efisien, dan akuntabel hingga seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis di daerah. "Ke depan kami akan lihat aspek mana saja yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan, tidak hanya di pusat tapi juga di seluruh perwakilan. Hal ini untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kinerja BPKP kepada publik."

Sebagai informasi, pemberian penghargaan kepada BPKP merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. Implementasi undang-undang tersebut juga bertujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat.

 

(Kominfo/Rizky)