Presiden Jokowi Serahkan DIPA, Dana Transfer dan Dana Daerah 2021

.

JAKARTA (25/11) - Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah, serta Dana Desa tahun 2021 kepada para menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah.
 
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya laksanakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021, mohon diterima semuanya DIPA-nya ada di meja samping bapak ibu sekalian," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu.
 
Presiden Jokowi menyampaikan hal itu di hadapan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua DPR Puan Maharani, serta disaksikan secara daring oleh para kepala daerah. 
 
Menurutnya, dengan adanya pandemi Covid -19 di tahun 2020 menjadikan tahun ini tidak mudah untuk dilalui. 
 
"Kita tahu semuanya dan kita sudah merasakan bahwa tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit, tahun yang tidak mudah untuk kita lalui," ungkap Presiden Jokowi.
 
Hal yang sama kata Jokowi, juga kemungkinan masih akan terjadi di tahun 2021 di mana Indonesia masih akan menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian.
 
"Kecepatan, ketepatan, akurasi, harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi, ini harus juga segera pulih kembali," tambahnya. 
 
Oleh karena itu, ia menyebut yang perlu ditekankan para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah adalah bekerja lebih cepat dalam kondisi krisis seperti sekarang dan semangat auranya harus berbeda dengan biasanya. 
 
"Sudah sering saya sampaikan untuk pindah channel ke 'extraordinary' agar berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," ungkapnya. 
 
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta kepada kepala lembaga dan kepala daerah agar melakukan reformasi anggaran supaya bisa menggerakan roda perekonomian nasional maupun daerah. 
 
"Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan tepat sasaran. Seluruh rupiah di APBN dan APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat," tambahnya. 
 
Oleh karena itu, dalam menghadapi ketidakpastian sekarang ini fleksibilitas dalam menggunakan anggaran sangat penting. Sebab, tugas utama kita adalah memberikan solusi kepada rakyat. 
 
"Tugas utama kita adalah memecahkan masalah di bawah, memecahkan masalah masyarakat dan membantu rakyat dan kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas itu menjadi bagian integral dalam pelaksanaan APBN dan APBD," tegas Presiden.
 
Jokowi menambahkan, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2021 pemerintah mengalokasikan belanja hingga senilai Rp2.750 triliun atau tumbuh 0,4 persen dibanding alokasi belanja di APBN 2020.
 
APBN tersebut fokus kepada empat hal, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
 
 
(Kominfo BPKP/ Rizky)