Wabup Sorong Ancam Tindak Tegas Penyeleweng Dana Desa

SALAWATI (14/11) - Dalam menyikapi dampak ekonomi akibat COVID-19, pemerintah telah mengambil kebijakan melalui refocussing Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang menekankan pada tiga fokus utama, yakni Program Padat Karya Tunai Desa, Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014, BPKP sebagai auditor internal pemerintah sangat berperan penting dalam mengawal akuntabilitas pengeloaan Dana Desa, baik dari segi assurance maupun consulting.

Oleh karena itu, untuk memastikan semua program dapat berjalan secara cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis, maka Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menyelenggarakan Workshop, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa dengan menghadirkan narasumber dari Komite IV DPD-RI, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dan KPPN Sorong di Gedung Serbaguna Kampung Malaus, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong. Tema yang diusung pada acara ini adalah “Pengelolaan Dana Desa yang Cepat, Tepat dan Terpadu sebagai Upaya Penanganan Dampak Ekonomi COVID-19”.

Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, jumlah peserta dibatasi hanya 50 orang yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Kepala Distrik, Kepala Kampung, Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), Perangkat Kampung, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kampung Malaus. Adapun peserta lainnya mengikuti rangkaian acara secara virtual. 

Acara dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Sorong Suka Harjono ditandai dengan pemukulan gong. Dalam sambutannya, ia sangat mengapresiasi workshop ini karena menjadi wadah untuk berkomunikasi secara langsung dengan aparat distrik dan kampung membahas mengenai Dana Desa.

“Saya sangat mengapresiasi baik kegiatan ini, karena selama ini BPKP hanya datang untuk monitoring, mengecek perkembangan. Alhamdulillah acara ini bisa komunikasi langsung dengan seluruh aparat kampung/distrik dan menjadi satu nilai tambah demi Dana Desa ke depan, umumnya di Kabupaten Sorong, khususnya di Wilayah Salawati dan sekitarnya,” kata Suka Harjono.

Ia juga menegaskan kepada para pendamping agar tidak melakukan intervensi dan menilai secara objektif sehingga Dana Desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tepat. “Pendamping-pendamping betul-betul harus objektif, jangan mengintervensi. Ini yang akan kami tindak secara tegas jika ada kecurangan dan penyelewengan,” lanjutnya.

Workshop yang dikemas dalam diskusi panel ini dipandu oleh Plt. Inspektur Kabupaten Sorong Adi Bremantyo. Sesi pertama membahas mengenai peran DPD-RI dalam pembangunan desa dalam masa pandemi COVID-19 oleh Anggota Komite IV DPD-RI M. Sanusi Rahaningmas.

Fungsi, tugas, dan wewenang DPD jika mengacu pada kententuan Pasal 22 UUD 1945 dan Tata Tertib DPD-RI, bahwa sebagai lembaga DPD memiliki tiga fungsi, yakni legislasi, pengawasan, dan pertimbangan. Dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan, keberadaan DPD-RI yang berfungsi sebagai wakil daerah di pusat, diharapkan tidak hanya menjembatani kepentingan daerah di tingkat nasional, tetapi juga dapat berperan memberikan penguatan secara langsung melalui pembinaan, konsultasi, ataupun pengawasan terhadap kinerja pembangunan di daerah.

Dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi terkait dalam pengelolaan keuangan negara terutama dalam pengeloaan Dana Desa, maka Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui kewenangan yang diamanatkan oleh UU, berupaya secara optimal dalam melakukan berbagai upaya pengawasan untuk melihat dan memantau capaian ataupun efektivitas penerapan berbagai regulasi yang ada. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan berbagai masukan dan mengiventarisasi berbagai permasalahan, hambatan, dan ataupun kendala yang ada.

Selanjutnya, Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Farida Kurnianingrum menjelaskan mengenai Pengeloaan APBDesa dalam Masa Pandemi COVID-19. Ia menyampaikan Pemerintah Desa untuk segera membelanjakan dan/atau melakukan perubahan APBDesa yang bersumber dari pendapatan desa termasuk Dana Desa, untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan COVID-19 berdasarkan kewenangan desa. Penggunaan Dana Desa juga tetap memperhatikan dan sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai penanganan COVID-19 melalui BLT-Dana Desa, Padat Karya Tunai, dan penguatan ekonomi desa.

Tak hanya itu, Farida mengarahkan kepada kepala desa untuk menyusun rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan penanggulangan COVID-19 di desa setiap bulan dan melaporkan kepada bupati/wali kota melalui camat dengan diketahui BPD, disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Menyusun laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja tak terduga tersebut sebagai bagian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta memublikasikan pelaksanaan kegiatan. Ia juga berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peran pembinaan dan pengawasan Aparat Pemerintah Daerah terkait termasuk camat, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APBDesa dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong Juanda memberikan pemaparan tentang mekanisme penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Dalam paparannya, ia menjelaskan Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, sesuai PMK 40/2020, prosedur penyaluran Dana Desa tahap II diajukan  oleh Kepala Desa ke Pemda, kemudian Pemda ke KPPN dan penyaluran Dana Desa bulanan hanya dapat dilakukan setiap bulan. Setelah adanya perubahan, sesuai PMK 101/2020 penyaluran Dana Desa tahap II langsung diajukan oleh Pemda ke KPPN dengan  menandai pengajuan di Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN). Penyaluran Dana Desa bulanan ini dapat dilakukan dua kali dalam sebulan dengan rentang waktu paling cepat 2 minggu.

Pemaparan terakhir tentang pengawasan atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Moch. Fahrudin. BPKP dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berperan sebagai consulting dan assurance.

Dulu orang berpikir BPKP hanya sebagai pemeriksa. Kami punya fungsi konsultasi. Seperti yang saat ini kami lakukan di hadapan Bapak/Ibu, BPKP ingin membangun sistem, memfasilitasi peningkatan SDM Pemda dan Desa, bimtek dan konsultasi pengelolaan keuangan desa dan BUMDes, serta memberi masukan kepada regulator. Tapi di luar ini, kami akan tetap melakukan fungsi assurance, seperti evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa, mengkoordinasikan reviu atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa oleh APIP kabupaten/kotadan audit penyaluran BLT-DD, Bansos APBN, dan Bansos APBD,” jelas Fahrudin.

Ia juga memberikan saran perbaikan untuk optimlisasi percepatan penyerapan anggaran belanja desa. “Pemerintah Kabupaten agar mempersiapkan pagu indikatif tepat waktu bagi desa-desa sebagai dasar dalam penyusunan RKPDes dan APBDes, serta menyiapkan semua regulasi yang mendukung penyusunan dan penatapan APBDes setiap tahunnya. Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten bersama pendamping desa agar lebih optimal melakukan pembinaan dan pendampingan bagi desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa,” tegasnya.

Tak hanya pemberian materi dari narasumber, acara ini juga memberikan kesempatan kepada perangkat distrik, desa dan masyarakat untuk berdialog langsung dan menyampaikan aspirasinya kepada narasumber yang ada.

(Kominfo BPKP Pabar)