MAMUJU (20/10) - Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat Hasoloan Manalu, mengikuti international webinar yang diselenggarakan oleh Badiklat PKN bekerja sama dengan IPKN dan The University of Nottingham dengan Tema "New Approach in Local Government Financial Audit Reporting with Emphasis on Certain Performance Aspects (pendekatan baru laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan penekanan pada aspek kinerja tertentu).

Diikuti oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pengurus Institur Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN), akademisi, dan praktisi dengan moderator Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Akhsanul Khaq, webinar dibuka oleh Anggota V BPK Prof. Dr. Bahrullah Akbar sebagai Keynote Speaker. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya guna memperoleh pelajaran atau konsep “Integrated Audits” yang sedang dikembangkan oleh BPK. Dihadiri pula praktisi dan akademisi, yaitu pakar akuntansi dan akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) sekaligus Ketua Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI) Prof. Mardiasmo, pakar akuntansi dan akademisi Universitas Hasanudin Prof. Dr. Gagaring Pagalung dan Prof. Meryem dari Nottingham University Business School, UK.

Pada kesempatan ini, Prof. Mardiasmo berbicara tentang “The Methodology on Selecting Strategic Performance Aspects of Local Governments in the Integrated Audits” (Metodologi Pemilihan Aspek Kinerja Strategis dari Pemerintah Daerah dalam Audit Teritegrasi). Prof. Mardiasmo mengatakan bahwa audit terintegrasi secara paralel melakukan audit laporan keuangan dan audit kinerja pada saat yang sama. Laporan audit terintegrasi terdiri dari, Ringkasan Eksekutif, Buku I Opini dan Laporan Keuangan, Buku II. SPI dan Temuan Kepatuhan, serta Buku III. Laporan Audit Kinerja.

Prof. Dr. Gagaring Pagalung memaparkan peran BPK dalam mendorong Peningkatan Kinerja Pemda Melalui Pelaksanaan Integrated Audits. Ia mengatakan bahwa tipe dari audit ada tiga, yaitu Financial Statement Audit, Compliance Audit, Operational Audit. Ia juga mengatakan bahwa implementasi integrated audit (LFAR) memerlukan kerja sama antara BPK dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor presiden.

Kegiatan webinar ini diikuti oleh 440 partisipan, bertujuan untuk memberikan tambahan referensi bagi BPK dalam penerapan pendekatan baru atas LHP LKPD Tahun 2020.

(Kominfo BPKP Sulbar)