BPKP Sebutkan Masalah Data Penyaluran BLT Dana Desa

.

PURWAKARTA (15/10) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) siap melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap ke-III. Sebab, dari hasil evaluasi penyaluran tahap awal dan tahap kedua masih ditemukan adanya kelemahan data penerima.

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Adil Hamonangan Pangihutan mengatakan, persoalan database penerima BLT-DD dan program bantuan pemerintah lainnya membuat masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan.

“Masih terdapat permasalahan data, di sana-sini masih terjadi duplikasi data penerima BLT-DD dengan sumber bansos lainnnya,” katanya usai menghadiri workshop yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Iyus Permana, serta diikuti oleh para camat, kepala desa, Kepala Bappeda Purwakarta, dan Kepala BPMPD Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (15/10).

Menurutnya, temuan duplikasi penerima bantuan ganda dikarenakan BPKP melakukan cleansing data terhadap penerima BLTDD dengan penerima bantuan lainnya. Misalnya, temuan tim di lapangan yang menemukan data keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih tercatat meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

“Kita sudah menyampaikan atensi kepada Kepala Daerah dan juga Kepala Dinas untuk menggunakan hasil cleansing kita. Supaya bisa ditindaklanjuti dan program bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Putri Anetta Komarudin yang juga turut hadir dalam Workshop tersebut mengapresiasi kerja keras BPKP. Pasalnya, auditor BPKP langsung turun ke lapangan untuk melihat langsung jalannya program penyaluran bantuan yang telah disalurkan oleh pemerintah, utamanya BLT-DD ini.

“Banyak permasalahan data yang menyebabkan kecemburuan sosial di masyarakat dan yang menjadi sasaran kemarahan masyarakat adalah operator desa,” ungkapnya.

Seperti diketahui, pemerintah mengucurkan anggaran dana desa tahun 2020 sebesar Rp71 triliun. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat hingga awal Oktober sebanyak Rp51 triliun telah masuk ke Rekening Kas Desa.

Adapun penggunaan Dana Desa selain untuk BLT Dana Desa mencapai Rp1,5 triliun. Jumlah ini terbagi dalam tiga alokasi pertama, yaitu Rp3,1 triliun untuk desa tanggap Covid-19. Kedua, untuk PKTD (Padat Karya Tunai Desa) sebesar Rp5,3 triliun, serta pembangunan infrastruktur lainnya sebesar Rp3,1 triliun.

 

(Kominfo BPKP)