BPKP Bali Gelar Pelatihan Penggunaan Dana Desa di Klungkung

.

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/DanaDesaKlk.gifBALI - Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Dana Desa, Perwakilan BPKP Provinsi Bali bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung menggelar workshop dengan tema “Pengelolaan Dana Desa yang cepat, tepat dan terpadu sebagai Upaya Penanganan Dampak Ekonomi COVID-19 (15/10).

Workshop dihadiri oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah BPKP Bea Rejeki Tirtadewi, Plt. Kepala Perwakilan Provinsi Bali dan jajarannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendahan Provinsi Bali Tri Budianto, para Asisten Kabupaten Klungkung, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Klungkung, Kepala OPD, para camat, tenaga ahli pemberdayaan dan para kepala desa se-Kabupaten Klungkung.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dalam sambutan pembukaannya menyatakan berterima kasih dan menyambut baik acara workshop ini guna meningkatkan koordinasi seluruh stakeholder dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran, serta penggunaan Dana Desa di Kabupaten Klungkung untuk penanganan dampak ekonomi di masa pandemi. Bupati Suwirta berharap kegiatan workshop ini dapat memberikan pemahaman kepala desa terhadap penggunaan Dana Desa.

Dalam menyikapi dampak ekonomi karena pandemi Covid-19, Pemkab Klungkung melalui desa telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sesuai amanat Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan BLT APBD Klungkung Tahun 2020. "Berkat dukungan dan pendampingan secara berkesinambungan kepada kecamatan dan desa, sehingga dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa dapat berjalan secara cepat, efektif, dan tepat sasaran," ujar Bupati Suwirta.

Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya sangat mengapresiasi terhadap kinerja Bupati klungkung. Ia berharap agar pemerintah desa dapat memanfaatkan dan mengelola Dana Desa dengan baik sehingga bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, pada kesempatan tersebut ia juga berpesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari COVD-19 sehingga perekonomian terutama di Bali cepat pulih dengan hidupnya kembali sektor pariwisata di Bali.

Sementara itu, Farida Kurnianingrum dari Kementerian Dalam Negeri, yang melakukan pemaparan secara daring menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk jaring pengaman sosial yang selanjutnya disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Padat Karya Tunai di Desa, dan Penguatan Ekonomi Desa.

Selanjutnya, pemaparan dari para narasumber, yakni Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Bhudianto yang memaparkan tentang Pengelolaan Dana Desa, sedangkan Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP Bea Rejeki Tirtadewi, memaparkan tentang Pengawasan atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa.

(Kominfo BPKP Bali/AS)