BPKP Dorong Peningkatan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa

.

MEDAN (15/10)- Pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas pegawai pemerintah daerah, kecamatan, dan perangkat desa dalam mengelola Dana Desa agar transparan dan akuntabel. Alokasi anggaran yang mengalami refocussing membutuhkan pengawalan yang serius untuk mencapai tujuan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Presiden mengamanatkan agar penyaluran Dana Desa benar-benar efektif dan berdampak signifikan pada desa terutama dalam percepatan ekonomi produktif, menggerakkan industri di pedesaan, dan mengurangi kemiskinan desa serta mengatasi pengaruh wabah COVID-19.

BPKP sebagai auditor internal pemerintah berperan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, baik dari sisi Assurance maupun Konsultasi. Hal tersebut sejalan dengan fungsi yang diamanatkan dalam Perpres nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, yaitu melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah pendampingan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan COVID-19.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan workshop monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Langkat pada Kamis (15/10). Sesi pertama, workshop berlangsung di ruang Pola Kantor Bupati Kabupaten Langkat. Sesi kedua, dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa berupa kunjungan ke Desa Perdamaian Kabupaten Binjai. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kabupaten Langkat Syah Afandin. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan perhatian yang tinggi atas penyelenggaraan workshop monitoring dan evaluasi tersebut karena menjadi bagian yang penting dalam pemanfaatan bantuan keuangan yang diberikan kepada desa

Turut hadir sebagai narasumber, yakni Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Yono Andi Atmoko, Anggota Komite IV DPD RI Muhammad Nuh, Kepala Seksi Bank Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II Kementerian Dalam Negeri Andang Prihasnowo, Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran Direktorat Fasilitasi dan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa Kementerian Dalam Negeri Shandra SP yang terhubung secara daring.

Peserta yang hadir pada acara workshop sebanyak 50 orang terdiri dari sekretaris daerah, asisten, kepala OPD, sekretaris/kepala bidang/kepala bagian, camat, kepala seksi/kepala subbagian, kepala desa, dan pelaksana/staf. Demikian pula peserta yang hadir pada acara monitoring dan evaluasi di desa sebanyak 50 orang terdiri dari camat, sekretaris camat, kepala seksi di kecamatan, lurah, sekretaris lurah, kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa/staf, kepala dusun, ketua BPD, ketua LPMD, bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, bintara pembina desa, masyarakat/toko agama, dan pendamping desa.

 

(Kominfo BPKP Sumut)