Pandemi Covid-19 Mengubah Tatanan Kehidupan Masyarakat dan Organisasi

JAKARTA - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, reformasi birokrasi selama satu dekade terakhir membawa banyak perubahan khususnya dalam pola kerja birokrasi. Hal tersebut disampaikan dalam orasi ilmiah wisuda Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) yang digelar secara virtual, Jumat (16/10).

Ateh mengatakan, kesan  red tape atau pita merah birokrasi semakin lama semakin memudar seiring dengan banyaknya perubahan dan perbaikan pada kualitas pelayanan publik. Hal itulah yang menurutnya sekarang merubah persepsi atau anggapan negatif terhadap birokrasi. Sehingga sebagian masyarakat bahkan memuji kualitas pelayanan yang diberikan oleh sektor privat.

"Semakin banyaknya penggunaan teknologi informasi juga membuat pelayanan yang diberikan semakin efisien dan efektif," katanya.

Meski demikian kata Yusuf Ateh, bukan berarti birokrasi telah berhenti berbenah diri. Masih banyak pekerjaan rumah yang menanti seiring dengan banyaknya permasalahan birokrasi yang terjadi, serta dinamika lingkungan global yang terus menerus berubah. Atas dasar itu, perjalanan benah diri birokrasi tidak cukup hanya didasarkan pada persepsi masyarakat atas birokrasi yang semakin baik. Benah diri birokrasi harus dimaknai sebagai proses perubahan yang tidak pernah berakhir (never ending process) dan program yang tidak akan pernah ada ujungnya (unfinished program). Dengan seperti itu, maka benah diri akan terus dilakukan sampai tercipta birokrasi ideal yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.

"Pandemi Covid-19 yang menjangkit seluruh negara dunia telah merubah tidak hanya tatanan hidup masyarakat Indonesia saja, tetapi juga tatanan hidup seluruh negara di dunia. Bukan hanya dimensi ekonomi dan kesehatan yang terdampak, tetapi juga dimensi sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan," ucapnya.

Menurutnya, begitu luasnya dimensi yang terdampak bahkan mengakibatkan beberapa negara memasuki fase krisis akibat ketidakmampuan negaranya beradaptasi dengan cara-cara baru dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Oleh karena itu, kondisi yang saat ini kita hadapi mengingatkan kita pada teori evolusi yang digagas oleh Charles Darwin lebih dari dua abad yang lalu. “Survival of The Fittest”. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one responsive to change. Dimana bukan yang paling kuat dan yang paling pintar yang dapat bertahan, akan tetapi yang paling cepat dalam merespon krisis dan perubahan.

"Faktor kunci yang mempengaruhi berkembang atau punahnya organisasi dalam menghadapi krisis dan perubahan adalah kemampuannya beradaptasi dengan kondisi yang ada," tuturnya.

Yusuf Ateh menambahkan, pageblug Covid-19 yang saat ini terjadi di seluruh dunia pun melahirkan banyak kebiasaan dan tatanan baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Berkurangnya intensitas pertemuan dan kontak langsung antarmanusia berpengaruh setidaknya terhadap beberapa hal, yakni 1). Proses bisnis organisasi pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik serta organisasi bisnis dalam menyediakan barang dan jasa; 2). Media bagi masyarakat beraktivitas dan berinteraksi; 3). Mobilitas masyarakat yang semakin berkurang; 4). Produktivitas masyarakat yang semakin menurun; 5). Daya beli yang menurun

Keempat hal diatas tidak dipungkiri akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi banyak negara.

Keempatnya kata dia tidak dipungkiri akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi banyak negara. Bahkan sampai dengan saat ini lebih dari 50 negara telah memasuki jurang resesi ekonomi, tidak terkecuali Indonesia, setelah mengalami minus growth selama dua kuartal berturut-turut. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kondisi berat dan dilematis yang belum pernah dirasakan sebelumnya.

Meski demikian dirinya menekankan, pandemi dan krisis tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi upaya pemerintah untuk semaksimal mungkin merealisasikan amanat UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetap harus dijalankan tanpa sedikitpun kelonggaran.

"Banyak tantangan yang perlu dihadapi baik pada aspek mental model dan budaya kerja para pejabat dan aparatur sipil negara, aspek struktur organisasi dan cara kerja, maupun kompetensi dan kualifikasi aparatur sipil negara," tegasnya.

Namun demikian, untuk keluar dari krisis akibat pandemi Covid-19 ini, pemerintah mau tidak mau harus memaksakan diri dan mulai belajar untuk menjadi organisasi yang adaptif dan agile.

Syarat pertama yang harus dimiliki oleh pemerintah dan organisasi lain pada umumnya untuk menjadi organisasi yang agile adalah perubahan paradigma dalam memandang organisasi. Agile organization akan memandang organisasi sebagai “living organism” tidak hanya sebatas “machine”.

Paradigma lama yang menganggap organisasi sebagai mesin sangat kental dengan nuansa yang birokratis dan hirarkhis. Organisasi tersebut memiliki banyak standar prosedur dan instruksi yang detail dan kaku, serta terbiasa bekerja secara silo dan fragmented.

Di tengah keterbatasan yang dimiliki pemerintah kata dia, harus diakui bahwa sampai dengan saat ini, telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 ini. "Pemerintah sebisa mungkin bekerja secara cepat, tepat, dan akuntabel," cetusnya.

Oleh karena itu dirinya berharap kepada generasi muda, agar dapat menjadi pemimpin perubahan di masa depan. Sebagaimana konsep survival of the fittest, kesukesan di dunia kerja lebih ditentukan oleh kamampuan untuk beradaptasi dan merespon krisis dan perubahan zaman.

"Di era revolusi industry 4.0 seperti sekarang ini, tingginya IPK dan IQ tidak lagi menjadi indikator keberhasilan dan kesuksesan seorang individu," pungkasnya. 

 

(Kominfo BPKP/Rizky)