Wakil Menteri ATR/BPN: Harus ada Reforma Agraria

MAMUJU (14/10) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Hasoloan Manalu menghadiri acara Coffee Morning bersama Wakil Menteri ATR/BPN Republik Indonesia di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat.

Coffee morning diselenggarakan sebagai ajang komunikasi pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan para pemangku kepentingan di wilayah Sulawesi Barat. Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra yang didampingi Dirjen Pengembangan Kawasan dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi M Nurdin berkunjung dalam rangka penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Dusun Saluendang, Desa Parigi, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.

Selaku tuan rumah, Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar menyampaikan kepada Surya Tjandra tentang kondisi terkini Sulawesi Barat serta menjelaskan posisi geografis enam kabupaten yang ada di Sulawesi Barat yang luas seluruhnya adalah 16.937 km2. Turut hadir pada acara ini Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kapolda Sulawesi Barat, Komandan Lanal Mamuju, serta pimpinan instansi vertikal yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

Surya Tjandra menyampaikan bahwa harus ada Reforma Agraria, yaitu proses restrukturisasi kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, menata ulang ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria, mengurangi konflik dan sengketa pertanahan dan keagrariaan, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, dan terakhir meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat.

Selain itu, Surya Tjandra menyampaikan bahwa akan ada model transmigrasi baru dimana dari awal hingga akhir masyarakat diharapkan dapat hidup secara mandiri. Di akhir arahannya, Surya Tjandra berpesan agar daerah pesisir di wilayah Sulawesi Barat tidak habis terkikis agar wilayah tidak hilang dan zona eklusif ekonomi Indonesia tidak berkurang.

 

(Kominfo BPKP Sulbar)