Koordinasi BPKP-BPK Sulbar Wujudkan Akuntabilitas

.

MAMUJU (5/10) - Koordinasi antara Perwakilan BPKP dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat bertujuan sebagai ajang berbagi informasi tentang perkembangan pengawasan dan pemeriksaan percepatan penanganan Covid-19. 

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat (BPKP Sulbar) mendapat kunjungan istimewa dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat (BPK Sulbar) beserta jajaran. Kedua pemimpin instansi di wilayah Sulbar tersebut bertemu dalam rangka koordinasi dan berbagi informasi tentang pengawasan dan pemeriksaan yang telah dilakukan keduanya terkait percepatan penanganan Covid-19 di wilayah Sulawesi Barat.

Hasoloan Manalu membuka rapat dan menyampaikan harapan agar audit yang dilaksanakan kedua instansi lebih luas cakupannya, menjangkau lebih banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Barat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Kepala Perwakilan BPK Sulbar Muhamad Toha Arafat menyampaikan bahwa BPK Sulbar melaksanakan dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan kinerja kesehatan di lingkup Provinsi Polewali Mandar, Pasangkayu, dan Majene. Hasil pemeriksaan pendahuluan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci. Muhamad Toha berharap mendapat informasi terkait audit yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar, termasuk informasi hasil audit yang perlu dilakukan pendalaman oleh BPK pada saat melakukan audit terinci. Sebaliknya, informasi pemeriksaan oleh BPK diharapkan dapat disampaikan juga kepada BPKP. Namun, pelaksanaan teknis atas hal ini masih menunggu arahan dari pimpinan BPK dan BPKP.

Hasoloan Manalu juga memaparkan pengawasan yang sudah serta pengawasan yang sedang dan akan dilakukan oleh BPKP Sulbar terkait dengan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran, penanganan bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Ia menyampaikan sejumlah risiko dan permasalahan yang ditemukan oleh BPKP Sulbar selama melakukan pengawasan, baik penugasan pengawasan yang bersifat assurance maupun consulting.

Pada sesi diskusi, Kepala Sub Auditorat BPK Sulbar Ali Wardhana mengusulkan sinergi antara BPK dan BPKP diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan hasil pengawasan yang sudah dilakukan BPKP Sulbar oleh BPK. Hasil pengawasan oleh BPKP akan digunakan sebagai starting point bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan terinci agar ada kesinambungan audit. Auditor Madya BPKP Sulbar Ahmad Zahidin menambahkan, terkait hal tersebut dapat juga diwujudkan dalam bentuk penentuan cut off terkait waktu pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan agar alokasi sumber daya menjadi lebih efisien.

Di akhir diskusi, Hasoloan Manalu dan Muhamad Toha, serta seluruh peserta rapat sepakat untuk selalu menjalin komunikasi, sinergi dan koordinasi agar penanganan Covid-19 dapat dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dengan baik dan akuntabel. Wujud lebih teknisnya akan dikonsultasikan lebih dahulu kepada pimpinan BPKP dan BPK.


(Kominfo BPKP Sulbar)