Budaya Risiko Pondasi Terbangunnya Manajemen Risiko

YOGYAKARTA (18/9) - Upaya pencegahan korupsi sejak Reformasi Birokrasi Tahun 2009 secara terus menerus dan berkelanjutan dilakukan oleh seluruh elemen. Melalui Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah ditetapkan tiga target pencapaian sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapabilitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Pelaksanaan program reformasi birokrasi pada unit kerja diwujudkan dalam bentuk pembangunan Zona Integritas (ZI). ZI merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Dalam rangka melaksanakan komitmen pembangunan ZI, Jumat (18/9) Kepala Perwakilan BKKBN DIY Ukik Kusuma Kurniawan mengundang Kepala Perwakilan BPKP DIY Slamet Tulus Wahyana untuk menyampaikan materi membangun budaya risiko dalam pencanangan implementasi SPIP dan pembangunan ZI menuju WBK pada Kantor Perwakilan BKKBN DIY. Dalam paparannya, Slamet Tulus menyampaikan bahwa budaya risiko merupakan pondasi bagi terbangunnya manajemen risiko. Selanjutnya, budaya risiko yang baik dapat menjadi early warning system bagi seseorang, kelompok, maupun suatu instansi untuk mencegah terjadinya korupsi.

Hadir dalam acara tersebut Inspektur Wilayah I BKKBN MV Cinggih Widiarto, instansi yang membidangi KB dari seluruh Kabupaten/Kota di DIY, Ikatan Penyuluh KB DIY, dan Pengurus Kelompok KB se-DIY.

 

(Kominfo BPKP DIY/Nik)