BPKP Dampingi Sekretariat dan Badan Keahlian DPR Bangun SPIP

JAKARTA (17/9) – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan prosedur pengendalian yang terintegrasi untuk meyakini pencapaian tujuan organisasi pemerintah, melalui proses yang lebih efektif dan efisien, laporan keuangan yang lebih andal, aset yang lebih aman, serta peningkatan ketaatan pada peraturan perundangan. 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mendampingi Sekretariat dan Badan Keahlian DPR membangun SPIP yang lebih baik. Pendampingan dilakukan melalui serangkaian bimbingan teknis, ditindaklanjuti dengan penilaian mandiri (self-assessment), untuk kemudian dilakukan Quality Assurance (QA) oleh BPKP untuk menilai level kematangan atau maturitas penerapan pengendalian intern. 

Iwan mengatakan, maturitas SPIP Level 3 digambarkan dengan penerapan praktik pengendalian intern yang telah terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, perbaikan yang diperlukan antara lain dengan melakukan evaluasi berkala atas pengendalian intern yang telah diterapkan tersebut.

“Kami berharap Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian SPIP Level 3, karena masih ada satu pekerjaan rumah (PR) besar yaitu perbaikan implementasi manajemen risiko sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas tata kelola dan manajemen pembangunan nasional,” kata Iwan.

Menurutnya, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Hasil Self Assessment Maturitas SPIP pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR pada Tahun 2019, skor hasil QA SPIP adalah 3,185 (terdefinisi), atau telah mencapai level 3. 

 “Manajemen risiko dan SPIP merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, seluruh risiko yang telah diidentifikasi dan dipetakan oleh organisasi, harus dikendalikan dengan baik sehingga tidak menganggu pencapaian tujuan organisasi. Ke depan pengembangan manajemen risiko dan pengendalian intern akan diperbaiki pengukurannya menggunakan Indeks Manajemen Risiko (MR Indeks),” pungkasnya.

Seperti diketahui, RPJMN Tahun 2020-2024 telah menetapkan penerapan manajemen risiko sebagai target yang harus diimplementasikan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemda. Peran BPKP ke depan adalah mendampingi dan meyakinkan kualitas implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintahan.

 

(Kominfo BPKP/Rizky)