BPKP Samakan Persepsi Soal PBJ di Masa Pandemi

TARAKAN (15/9) - Di aula kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimtantan Utara, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara R. Bimo Gunung Abdulkadir, pegawai Bidang P3A dan pegawai Bidang APD beserta jajarannya mengikuti acara workshop terkait Petunjuk Teknis Pengawasan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Bersumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara daring.

Acara dibuka oleh Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah Bea Rejeki Tirtadewi yang kemudian dilanjutkan kata sambutan dari Kepala Subdirektorat Pembinaan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Rini Wartini.

Paparan diawali dengan penyampaian dasar hukum Pengawasan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Bersumber Dana APBD. Latar belakang disusunnya petunjuk teknis ini adalah terjaminnya pelaksanaan PBJ keadaan darurat secara efektif, transparan, dan akuntabel di masa pandemi COVID-19 sehingga perlu dilakukannya pengawasan.

Bentuk kegiatan dari pengawasan PBJ Penanganan Pandemi COVID-19 dapat berupa Audit Tujuan Tertentu (ATT), Reviu, serta Kegiatan Konsultansi berupa peningkatan kompetensi bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) oleh BPKP. Petunjuk teknis ini nantinya akan digunakan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perwakilan BPKP sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan.

Ruang lingkup ATT meliputi pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang kontraknya telah ditandatangani dan telah dilakukan pembayaran dan/atau sesuai dengan permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga pemanfaatannya. Ruang lingkup reviu meliputi pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Pandemi COVID-19 yang belum dilakukan pembayaran. Ruang lingkup konsultasi meliputi peningkatan kompetensi SDM APIP atas pengelolaan risiko dan pengawasan PBJ Penanganan Pandemi COVID-19 bidang kesehatan yang bersumber dana APBD.

Kegiatan ATT dan Reviu atas PBJ penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota atas PBJ yang berisiko tinggi. Perwakilan BPKP melakukan kegiatan konsultansi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam mengelola risiko dan mengawasi PBJ penanganan pandemi COVID-19. Terkait pengawasan PBJ Penanganan COVID-19, diharapkan Perwakilan BPKP agar segera melaksanakan penyamaan persepsi secara internal dan menjadwalkan kegiatan konsultasi/workshop kepada semua APIP daerah dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan Petunjuk Teknis Pendampingan Pengelolaan Risiko atas Program Penanganan COVID-19 di Pemerintah Daerah. Petunjuk Teknis secara umum mengacu pada Peraturan Deputi Bidang PPKD Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Bimbingan dan Konsultasi Penyelenggaraan SPIP dan Pengelolaan Risiko. Pendampingan berupa bimbingan dan konsultasi atas tiga fokus penanganan COVID-19 yang bersumber dana dari APBD, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial (JPS), dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada satu pemerintah daerah yang terdampak COVID-19 pada masing-masing wilayah kerja Perwakilan BPKP.

(Kominfo BPKP Kaltara)