Auditor Investigatif Harus Pahami Hakikat Fraud

MAMUJU (11/9) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Hasoloan Manalu, memberikan materi dalam pelatihan tentang Audit Investigatif kepada Auditor dan Pengawas Pemerintahan di lingkungan BPKP dan APIP wilayah Sulawesi Barat.

Hal ini merupakan salah satu upaya BPKP Sulbar untuk meningkatkan kapabilitas kelembagaan APIP, serta kompetensi SDM dalam bidang audit, khususnya audit investigatif. Acara yang diikuti 115 orang Auditor dan Pengawas Pemerintahan ini dilaksanakan secara virtual dengan dipandu oleh Kowas Bidang P3A BPKP Sulbar Sigit Satrio Wibowo sebagai moderator. 

Dalam paparannya, Hasoloan Manalu meyampaikan materi tentang Overview Audit Investigatif, Fraud, Aspek Hukum dalam Audit Investigatif, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Tahapan dalam Audit Investigatif, sejak Pra Perencanaan, Perencanaan, Pengumpulan Bukti, Evaluasi Bukti sampai dengan Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Audit Investigatif. Hasoloan Manalu menyampaikan bahwa Auditor Investigatif harus memahami hakikat dari suatu kecurangan (Fraud). Fraud merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja (intentionally), penuh tipu daya (deception/trickery) dengan tujuan untuk menyembunyikan (hidden) tindakan curang tersebut, dan akhirnya menimbulkan kerusakan (damage) berupa kerugian bagi orang/pihak lain dan keuntungan bagi para pelaku fraud.

Fraud disebabkan adanya kesempatan (opportunity), tekanan (pressure), dan rasionalisasi (rationalization – pembenaran atas tindakan curang) dikenal sebagai Fraud Triangle. Disampaikan pula tentang GONE  (Greed, Oppurtunity, Need, ExposureTheory tentang penyebab fraud. Bahasan selanjutnya adalah tentang tahapan dalam audit investigatif. Audit investigatif harus dapat menjawab unsur 5W dan 2H, yaitu What, Who, Where, When, Why, How, danHow Much, dilanjutkan dengan bahasan tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Dijelaskan pula tentang perbedaan Audit Investigatif dengan PKKN agar peserta pelatihan dapat lebih memahami konsepsi tentang Audit nvestigatif, PKKN, Metode Penghitungan Kerugian Negara, dan kausalitas antara penyimpangan (Fraud)  dan kerugian keuangan negara.

Setelah pemaparan oleh Hasoloan Manalu, pelatihan dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan para peserta. Ada empat orang penanya, yaitu Inspektur dan Auditor Muda dari Kabupaten Polewali Mandar, staf Auditor dari Kabupaten Mamuju dan Majene. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan kewenangan Auditor Intern untuk melakukan PKKN, bagaimana koordinasi antara Inspektorat dengan aparat penegak hukum yang mendapat pengaduan dari masyarakat atas suatu dugaan penyimpangan, komunikasi selama pelaksanaan Audit Investigatif dan bagaimana kedudukan Auditor (terkait pangkat atau jabatannya) terhadap auditi, kewenangan Auditor dalam pembuatan Berita Acara Permintaan Keterangan, serta teknik sampling untuk penarikan simpulan apakah diperbolehkan dalam audit investigatif. Seluruh pertanyaan dijawab secara jelas dan gamblang oleh Hasoloan Manalu, sehingga peserta pelatihan tidak gamang dalam melaksanakan penugasan Audit Investigatif di Inspektorat masing-masing.

Di akhir paparan, Hasoloan Manalu berpesan agar peserta pelatihan dan seluruh pegawai di Inspektorat tidak segan untuk berdiskusi, berkonsultasi, bertanya, atau koordinasi yang lain terkait Audit Investigatif. BPKP dan Inspektorat Daerah sama-sama diberi amanah oleh peraturan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

(Kominfo BPKP Sulbar)