JAKARTA (14/8) – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengahadiri sidang tahunan menjelang HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia secara virtual. Sidang kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya wabah Covid 19.

 

Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan krisis ini momentum dalam melakukan lompatan-lompatan besar sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju di 25 tahun yang akan datang, tepatnya pada saat satu abad Indonesia merdeka. “Inilah waktu yang tepat untuk kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan Pendidikan,” tuturnya.

 

Menurutnya, target pemerintah saat ini tidak sekadar lepas dari pandemi Covid-19 atau keluar dari krisis, tetapi juga melakukan lompatan besar yang memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi. Presiden menilai, krisis yang kini terjadi memberikan momentum bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dalam segala bidang. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bahu-membahu memanfaatkan momentum ini untuk keluar dari permasalahan yang menimpa Ibu Pertiwi. “Mari kita sama-sama menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju. Menjadikan Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! Merdeka! Terima kasih,” pungkasnya.

 

Diketahui, pagebluk Covid-19 yang tengah terjadi membuat pelaksanaan sidang tahunan serasa berbeda. Jika biasanya seluruh anggota MPR yang terdiri atas unsur DPR dan DPD hadir di Gedung Kura-Kura, hal serupa tidak terjadi pada kali ini. Dari total 575 anggota DPR/MPR, hanya sekitar 176 orang yang hadir. Mereka yang hadir di antaranya, ketua fraksi, sekretaris fraksi, ketua komisi dan wakil ketua komisi, serta ketua kelompok fraksi, termasuk ketua dan wakil ketua alat kelengkapan dewan (AKD). Sementara dari 136 anggota DPD/MPR, yang hadir hanya sekitar 50 orang.  Jika diakumulasikan, maka total anggota MPR dari unsur DPR dan DPD yang hadir mencapai 226 orang. Nantinya, para peserta yang hadir fisik di ruangan sidang juga diwajibkan untuk menjaga jarak pada saat duduk.

 

Selain itu, bagi menteri, kepala lembaga dan anggota DPR, DPD dan MPR  yang tidak bisa menghadiri Sidang Tahunan MPR secara fisik, bisa mengikuti jalannya sidang tahunan secara virtual, baik melalui siaran televisi maupun kanal YouTube. Sementara itu, guna meminimalisasi terjadinya penularan Covid-19, semua tamu undangan dan pejabat negara yang hadir wajib mengikuti swab test sebelum hadir. Tes ini juga berlaku bagi kepala negara dan para menteri yang turut menghadiri secara fisik ke dalam ruang sidang. Adapun jajaran menteri yang diundang untuk hadir hanyalah para menteri koordinator.

 

(Kominfo BPKP/rizky)