Tingkatkan Tata Kelola, PT BKK Jateng Perseroda Gandeng BPKP

SEMARANG (11/8) - Bertempat di Kantor Gubernur Jawa Tengah lantai dua dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT. BKK Jateng Perseroda dengan Perwakilkan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hadir dalam penandatanganan, yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Wasis Prabowo dan Direktur Utama PT BKK Jateng Perseroda Kusnanto. Turut hadir adalah Dewan Komisaris, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Biro Perencanaan Provinsi Jawa Tengah, Korwas Bidang Investigasi-2 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, serta Korwas Bidang Akuntan Negara-2 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

Wasis dalam  sambutannya menyampaikan bahwa BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dapat menjalankan fungsinya sebagai early warning system, yang dapat mendeteksi lebih dini atas permasalahan-permasalahan yan terjadi di masing-masing instansi sebelum pihak lain mengetahui. APIP dituntut tidak hanya dapat mendeteksi permasalahan, namun dituntut untuk dapat memberikan solusi penyelesaiannya serta merumuskan langkah-langkah antisipasi agar permasalahan yang terjadi tidak terulang kembali.

Wasis menegaskan bahwa pengawalan program prioritas pembangunan nasional, dalam hal ini BPKP sudah memetakan Kawasan Industri Brebes dan Batang yang pengelolaannya diserahkan pada PT. KIW untuk dikelola dan dimitigasi dengan baik.

Wasis menambahkan beberapa permasalahan yang terjadi pada BUMN maupun BUMD antara lain adalah government, risiko tidak dikelola dengan baik, serta nilai kepatuhan yang tidak ditegakkan. Terkait dengan hal tersebut, BPKP akan melakukan langkah edukasi secara berkelanjutan kepada pengelola dan masyarakat terkait dengan budaya, yang kedua melakukan perbaikan tata kelola, fraud control plan,  good corporate governance, dll, serta melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia.

Di lain pihak, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang paling berintegritas berdasarkan hasil survey KPK. "Hal ini merupakan wujud nyata dan komitmen dari hasil kerja keras para pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," jelas Ganjar.

Ganjar menambahkan, saat ini moment paling tepat dilaksanakannya MoU antara PT. BKK Jateng Perseroda dengan BPKP tentang penerapan good corporate governance di lingkungan PT. BKK Jateng. Karena hal ini merupakan langkah awal yang baik untuk melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola di lingkungan PT. BKK Jateng Perseroda, baik dari segi akuntabilitas maupun sumber daya manusianya.

Sebelumnya, penandatanganan diawali dengan laporan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan  Sekda Provinsi Jawa Tengah Feli Rahayu yang menyampaikan bahwa tujuan dari dilaksanakannya MoU ini adalah untuk merubah budaya tingkah laku serta kedisiplinan pegawai dalam rangka menjadikan perusahaan yang sehat maju dan terpercaya dengan penerapan tata kelola yang baik. Harapannya PT. BKK Jateng Perseroda dapat membangun bisnis dengan baik.

(KominfoBPKP Jateng /Din).