BANDA ACEH (11/8) – Kepala Perwakilan BPKP Aceh Indra Khaira Jaya didampingi oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) dan Pengendali Teknis menghadiri rapat pembahasan percepatan implementasi elektronifikasi di sepuluh Pemerintahan Kabupaten/Kota yang diinisiasi oleh Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.

Dalam Vicon tersebut, turut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) dan Deputi terkait serta pihak Bank Aceh Syariah mulai dari kantor pusat hingga kantor cabang, serta seluruh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) seluruh Kabupaten/Kota di bawah binaan Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.

Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BPKP Aceh menyampaikan bahwa proses pendampingan tata kelola keuangan dengan aplikasi SIMDA yang terintegrasi dan terus berevolusi karena kebutuhan lingkungan dan regulasi di Aceh sudah dimulai sejak tahun 2003. SIMDA tersebut sudah terintegrasi dan terkoneksi dengan SiRUP-LKPP, e-Audit, SIMgaji milik PT Taspen dan aplikasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Terakhir, SIMDA Keuangan BPKP juga telah terkoneksi dengan Bank Aceh Syariah dalam pengelolaan Cash Management System (CMS), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online di Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Lhokseumawe, dan Kota Langsa.

Indra melanjutkan bahwa evolusi dan koneksi dengan jaringan perbankan merupakan tuntutan publik, lingkungan internal dan eksternal Pemerintah Daerah agar proses SP2D dan transaksi di lingkungan Pemda bersifat online dan real-time mulai dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak ketiga secara real-time. Hal bermanfaat dalam kecepatan, terhindar dari resiko pengembalian dan kesalahan administrasi di bendaharaan.

Dalam implementasi CMS dan SP2D Online, BPKP sebagai instansi yang mendorong akuntabilitas keuangan dan pembangunan sangat mendukung program pengelolaan berbasis IT di wilayah Aceh. BPKP turut berkomitmen untuk membantu (mendampingi dan mengasistensi) melanjutkan kerja sama yang telah teruji bertahun-tahun lamanya sehingga mengantarkan 10 Pemda di Aceh mampu mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Indra juga secara taktis memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul saat video conference di antaranya adanya penegasan menggunakan Sistem informasi Keuangan Daerah, kesiapan infrastruktur SIMDA dalam melayani SP2D Online dan tuntutan kecepatan implementasi SP2D Online dan CMS bersama Bank Aceh Syariah, Pemda yang diwadahi oleh BI Lhokseumawe.

(Kominfo Perwakilan BPKP Aceh)