Sharing Session LC Perdana di Bumi Kasuari
Manokwari (6/7) - Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat menjadi perwakilan ke-20 yang telah menyelenggarakan program Library Café (LC). Library Café mengombinasikan perpustakaan dan kafe menjadi sebuah inovasi di mana perpustakaan tidak lagi menjadi tempat yang kaku dan serius. Begitu pun dengan kafe, tidak lagi hanya sebagai tempat untuk bersenda gurau bersama kawan sambil menikmati secangkir kopi. LC dapat dijadikan pilihan bagi pegawai yang ingin “nongkrong”, tapi juga mendapatkan manfaat.
.gif)
Sharing session dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Riki Antariksa membuka secara resmi LC dengan pemukulan tifa sebanyak lima kali. “Inti dari Library café ini adalah sharing knowledge-nya. Sharing knowledge di sini sebagai Knowledge Management System yang menjadi heritage. Get the knowledge, share the knowledge. Suasana santai ada live music-nya,” kata Riki dalam sambutannya.
Edisi perdana sharing session di LC Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat mengangkat tema mengenai “Transaksi Nontunai” dengan menghadirkan influencer dari Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat, yakni Manager Unit Pengawasan Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Keuangan Inklusif Datje Chandra Suhajat dan Manager Unit Pembangunan Ekonomi Aries Purnomohadi.
Bincang-bincang santai yang dipandu oleh Korwas Bidang APD Riandi Putra dibagi menjadi dua sesi. Pada sesi pertama, Datje memaparkan mengenai QRIS. QRIS (QR Code Indonesia Standard) adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Di tengah pandemi yang sedang melanda Indonesia, pembayaran nontunai dengan menggunakan QRIS dapat dilakukan tanpa kontak fisik. BI sendiri mengusung tema semangat "UNGGUL", yakni Universal, Gampan, Untung, dan Langsung dengan adanya QRIS ini. Harapannya dengan adanya QRIS, transaksi pembayaran bisa lebih efisien atau murah, inklusi keuangan di Indonesia lebih cepat, UMKM lebih maju, dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
Makro prudensial menjadi pembahasan pada sesi kedua yang dipaparkan oleh influencer Aries. Kebijakan makro prudensial adalah kebijakan BI yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK).
Plh. Kepala Perwakilan BI Papua Barat Joko Supratikto mengapresiasi sharing session ini sebagai kegiatan positif memberikan ilmu pengetahuan yang dikemas dengan cara yang berbeda. “Ini kegiatan yang sangat bagus yang digagas oleh BPKP Provinsi Papua Barat. Memberikan ilmu pengetahuan yang dikemas secara bagus dan santai, mengambil nuansa milineal,” ujar Joko.
(Kominfo Perwakilan BPKP Pabar)
