Aplikasi Mata Bansos Mengudara di TVRI Riau

Wagubri Edy Natar Nasution mengatakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah terkait penanganan COVID-19 ini, salah satunya dalam bentuk bantuan keuangan. Ia juga mengatakan bahwa dalam penyaluran tersebut, pihaknya membuat sebuah kebijakan melalui peraturan Gubernur, yaitu Peraturan Gubernur nomor 29 Tahun 2020, yang disebarkan kepada para Kepala Daerah kabupaten/kota.

Wagubri berharap kabupaten/kota bisa mengendalikan bantuan keuangan tersebut melalui aplikasi Mata Bansos yang sudah dicanangkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau sangat berterima kasih kepada Perwakilan BPKP Provinsi Riau dengan adanya aplikasi Monitoring Data Bantuan Sosial (Mata Bansos). "Adanya aplikasi Mata Bansos ini sangat membantu," ujar Wagubri.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Farid Firman, menyampaikan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, BPKP ditugaskan untuk melakukan pengawalan percepatan penanganan COVID-19 agar akuntabiltas keuangan negara tetap terjaga. Peran BPKP di antaranya melakukan pengawalan refocusing anggaran, mengawal pengadaan barang dan jasa alat kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan mengawal pemulihan ekonomi nasional.

Farid menambahkan, BPKP juga bekerja sama dengan APIP daerah dengan melakukan koordinasi sekaligus pembinaan sehingga tercipta kesepahaman yang sama dalam mengawal percepatan penanganan COVID-19.

Lebih lanjut, Farid menjelaskan mekanisme yang diterapkan BPKP dalam mengawasi percepatan penanganan COVID-19 ini, yaitu dalam mangawal refocussing anggaran, BPKP terus berkoordinasi dan memberikan atensi dengan pihak Pemerintah Provinsi dan kabupatan/kota. Selain itu, untuk jaring pengamanan sosial, di tengah kondisi Covid-19 membatasi pergerakan hingga tingkat desa, BPKP membuat konsep pengawasan yang berkelanjutan dan pihak pemerintah daerah bisa melakukan monitoring berkelanjutan dengan menggunakan aplikasi Mata Bansos.

Farid juga menjelaskan aplikasi Mata Bansos ini dibuat untuk 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau dalam mengawasi penyaluran bansos. Dengan aplikasi ini, pemerintah provinsi bisa memonitor penyaluran bantuan sosial tersebut apakah sudah tepat sasaran dan tepat jumlah. Aplikasi Mata Bansos juga bisa dilihat secara real time dan memiliki fungsi pemutakhiran data sehingga data tersebut bisa diverifikasi sehingga menjadi valid. Selain itu, Farid menjelaskan aplikasi ini dibangun untuk pencegahan bagi masyarakat yang tidak layak untuk mendaftar sebagai penerima bantuan dan dapat mengecek bantuan tersebut sudah tersalurkan atau belum.

Di penghujung acara, Farid Firman menyampaikan dari permasalahan bansos yang ada, masih ada masyarakat riau yang mempunyai hati nurani baik. Dari pengamatan aplikasi mata bansos, ada pula warga yang menolak bantuan keuangan dari pemerintah provinsi karena sudah mendapatkan bantuan yang lain.

(Kominfo BPKP Riau)