Turut hadir dalam pertemuan tersebut, beberapa pimpinan OPD, yaitu Inspektur Kabupaten Polewali Mandar Ahmad Syaifuddin, Kepala Badan Keuangan, Sekretaris Balitbangren, Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan, dan Kepala Bagian Humas Setda. Adapun Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar Hasoloan Manalu didampingi oleh Auditor BPKP Sulbar Eko Hery Winarno dan Alam Azhari Amir.

Beberapa hal yang menjadi fokus pembicaraan pada pertemuan kali ini, antara lain penerapan SIMDA Keuangan dan SIMDA Perencanaan, penguatan kapabilitas Inspektorat, dan percepatan penanganan COVID-19.

Hasoloan Manalu menyampaikan hingga saat ini ada tujuh pemda di wilayah Sulawesi Barat, termasuk Kabupaten Polman, telah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh BPKP sejak tahun 2019, yaitu SIMDA Perencanaan. Pada penyusunan RKPD Tahun 2020 dan APBD TA 2020, dari tujuh pemda tersebut terdapat enam pemda di antaranya yang telah terintegrasi melalui koneksi Aplication Programming Interface (API) dengan SIPD Kemendagri sebagai wujud interoperabilitas. Selain itu, proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan sudah saling terintegrasi, bahkan dengan aplikasi Sirup LKPP, CMS SP2D online dengan Bank Sulselbar, dan aplikasi SINERGI pada Kementerian Keuangan. Proses penatausahaan keuangan melalui SIMDA Keuangan pun selalu di-update sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga dihasilkan melalui proses penatausahaan pada aplikasi SIMDA Keuangan.

Lebih lanjut, Hasoloan Manalu juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa risiko yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah apabila tidak menggunakan SIMDA. Untuk memitigasi atas risiko tersebut, Ia menyarankan kepada Bupati beserta jajarannya untuk tetap menggunakan SIMDA yang sudah berjalan dengan normal dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan yang saling terintegrasi dan memenuhi kriteria interoperabilitas. Pemerintah Kabupaten Polman dapat secara pararel menggunakan SIPD dan SIMDA Keuangan, sampai dengan risiko-risiko dapat dikendalikan agar proses penatausahaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping hal-hal tersebut, Hasoloan Manalu juga menyampaikan kepada Bupati dan jajarannya agar pemkab Polman dapat melakukan upaya percepatan penanganan COVID-19, baik bidang kesehatan, Jaring Pengamanan Sosial, dan Program Pemulihan Ekonomi.

Di sisi lain, Bupati Andi Ibrahim Masdar menyampaikan manfaat SIMDA yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali. Ia juga berterima kasih kepada BPKP atas pembinaan dan pendampingan yang selama ini sudah dilakukan sehingga LKPD Kabupaten Polewali Mandar memperoleh opini WTP dari BPK RI sebanyak empat kali. Bupati Polman juga berkomitmen untuk tetap mengiplementasikan SIMDA Keuangan dan SIMDA Perencanaan untuk pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Polman.

Setelah kunjungan ke Kantor Bupati, Hasoloan Manalu juga melaksanakan pemantauan/supervisi pada Tim BPKP yang sedang melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan arahan atas percepatan penanganan COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Polman.

(Kominfo BPKP Sulbar/LS)