Pemprov Sulbar Tetap Gunakan SIMDA untuk Perencanaan dan Penganggaran Daerah

 

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengadakan rapat pembahasan Rencana Aksi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di rumah jabatan Sekda Provinsi Sulbar. Hadir pada kesempatan tersebut Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Sekretaris Daerah Sulbar Muhammad Idris, Korwas APD BPKP Sulbar Tri Dasa Warsanto, PFA Bidang APD Richardo Saragih, Kepala Bappeda Junda Maulana, Kepala BPKPD Amujib, Inspektur Suryadi, Kabid Makro Bappeda Suyuti dan Kabid Anggaran BPKPD Hasan.

Dalam diskusi tersebut, Kepala BPKPD Provinsi Sulbar Amujib menyampaikan hasil video conference dengan Pusdatin Kemendagri yang mengharuskan RAPBD Tahun 2021 disusun melalui SIPD Kemendagri. Sekda Provinsi Sulbar Muhammad Idris meminta pendampingan BPKP dalam pengelolaan RAPBD. "Justru kami ingin tetap di backup agar tata kelola Pemprov Sulbar yang sudah berjalan baik dengan pendampingan BPKP selama ini bisa terus ditingkatkan," ujar Sekda Muhammad Idris.

Korwas Bidang APD BPKP Sulbar Tri Dasa Warsanto pada kesempatan tersebut menyampaikan selamat kepada Pemprov Sulbar yang telah berhasil mempertahankan opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2019, yang merupakan perolehan WTP untuk yang keenam kalinya. Tri Dasa menyampaikan aplikasi SIMDA yang berjalan di Pemprov selama ini sudah terkoneksi dengan aplikasi SIRUP LKPP, SINERGI Kemenkeu, CMS SP2D Online dengan Bank, dan lain-lain sehingga dengan menimbang risiko operasional, Ia menyarankan agar pemda secara pararel menggunakan SIMDA maupun SIPD.

Inspektur Sulawesi Barat juga menyampaikan terkait pemantauan KPK selama ini yang sudah memberikan predikat hijau kepada Pemprov Sulbar atas integrasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan melalui SIMDA. Kepala Bappeda mengharapkan, seandainya memungkinkan SIPD dan SIMDA bisa saling terintegrasi sehingga effort untuk input dua kali tidak memberatkan operator di OPD.

Pada akhir diskusi, Gubernur dan Sekda memutuskan dan mendukung agar tetap berjalan pararel antara SIPD dan SIMDA, sampai pada akhirnya akan dievaluasi dan terlihat, mana yang terbaik untuk "Sulbar yang Maju dan Malaqbi".

 

(Kominfo BPKP Sulbar)