Rakorwas Penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan

Acara diawali dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Sulsel terkait penanganan masalah hukum dan perdata tata usaha. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah membuka Rakor yang dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga diikuti secara virtual oleh Koordinator Supervisi Pencengahan (Korsupgah) KPK wilayah VIII Dian Patria, serta Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan. Pada acara Rapat Koordinasi, hadir sebagai pembicara, Kapolda SulSel Irjen Pol. Mas Guntur Laupe, Panglima Kodam IX Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka, Kejati SulSel Firdaus Dewilmar, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel Arman Sahri Harahap dipandu moderator Sekdaprov Abdul Hayat Gani.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Arman Sahri Harahap menyampaikan bahwa rapat kerja ini merupakan implementasi dari rapat kerja nasional yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020. Sulawesi Selatan sebagai satu-satunya provinsi yang telah menindaklanjuti rapat kerja nasional tersebut, mengangkat tema permasalahan yang sedang dihadapi terkait percepatan penanganan Covid-19.

Lanjut Arman, kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan percepatan penanganan Covid-19 telah tertuang dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020, khususnya pada diktum  4 dan diktum  6. Pada diktum 4, Presiden memberikan kewenangan pengawasan kepada LKPP dan BPKP, sedangkan diktum 6 mengatur pengadaan barang dan jasa di mana Presiden memberikan kewenangan kepada BPKP untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan terhadap aktivitas percepatan penanganan Covid-19. Pendampingan dan pengawasan keuangan tersebut dilakukan oleh BPKP terhadap APIP dalam melakukan pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah.

Kepala BPKP menindaklanjuti aturan tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 5 tentang reviu terhadap refocussing kegiatan dan realokasi anggaran. Atensi BPKP terkait reviu pengadaan barang dan jasa memberikan kemudahan di luar norma umum yang dilaksanakan selama ini. Selain itu, untuk memastikan akuntabilitas tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel mencoba membangun sebuah aplikasi yang sudah mulai diterapkan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Harapannya, aplikasi ini bisa digunakan oleh seluruh gugus tugas agar bisa memiliki data yang terintegrasi secara regional di Sulawesi Selatan mengenai pemanfaatan anggaran penanganan Covid-19. Dengan menyinergikan data tersebut, diharapkan seluruh permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan secara cepat bisa terdeteksi dan dilakukan tindakan korektif. Arman menegaskan bahwa realokasi dan refocussing penanganan Covid-19 harus tepat sasaran sehingga tidak terjadi penyelewengan penggunaan anggaran.

 

(Kominfo BPKP Sulsel/Tons’S)