Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Kupas Tuntas PBJ Pemerintah di Rakornis Polhukam PMK
29 Juni 2020 17:01:39 / adminkita / dibaca: 130 kali / Kat: APIP

Jakarta (29/6) - Memasuki masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru, pemerintah mendorong untuk tetap produktif dan aman dari Covid-19. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya persamaan persepsi terkait kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah pada masa new normal, apakah akan mengacu pada ketentuan pengadaan di masa darurat atau kembali ke aturan normal. Selain itu, pemerintah melakukan kolaborasi dan sinergi pengawasan guna menurunkan risiko pelanggaran hukum maupun risiko kontraktual dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut.

Rapat Koordinasi Teknis Lingkup Kementerian/Lembaga Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaksanakan secara virtual. Deputi Kepala BPKP Bidangan Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto melaporkan bahwa rapat dihadiri oleh 236 peserta dari kementerian dan lembaga mitra dari Deputi Polhukam PMK BPKP yang terdiri dari 22 Sekretaris Jendral/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga, 55 Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga, para Pejabat Struktural Eselon II dan III di Lingkungan BPKP Pusat, dan para Kepala Perwakilan BPKP seluruh Indonesia. Iwan Taufiq menyampaikan bahwa kegiatan rapat koordinasi teknis ini merupakan tindak lanjut dari Kegiatan Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2020 yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni yang lalu. 

Dengan tema “Penguatan Koordinasi PBJ serta Kolaborasi dan Sinergi Pengawasan Intern dalam Era New Normal (Adaptasi Kebiasaan Baru) Guna Percepatan Penanganan COVID-19 dan Tetap Produktif Serta Aman dari COVID-19”, rapat dibuka secara resmi oleh Kepala BPKP Muhamad Yusuf Ateh. Dalam sambutannya, Yusuf Ateh mengingatkan kembali arahan Presiden Indonesia Joko Widodo tentang pentingnya pencegahan, profesionalisme penegakan hukum dan kolaborasi antar lembaga. 

“Jumlah anggaran yang disediakan unyuk penanganan COVID-19 ini cukup besar. Maka kita harus dapat memastikan manfaatnya betul-betul sampai ke masyarakat”, tegas Yusuf Ateh.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan beberapa permasalahan PBJ dalam rangka penanganan COVID-19, antara lain terkait kewajaran harga, fluktuasi harga, kelangkaan barang, ketidakstandaran spesifikasi, belum adanya izin edar/proses ijin terhambat, dan spesifikasi barang yang datang tidak sesuai pesanan. “Kondisi ini menyebabkan kapasitas menjadi berkurang, kecepatan terhambat, dan penanganan COVID-19 menjadi terganggu,” ucap Yusuf Ateh.

Yusuf Ateh juga mengingatkan bahwa di masa gawat darurat seperti ini sangat tidak relevan apabila kita melakukan pengawasan sesuai dengan prinsip three lines of defence. Menurutnya, langkah yang terbaik adalah kita berada di garda depan, mencegah kebocoran dan kecurangan di layer pertama. Strategi pengawasan dilakukan sejak awal, aktif berkomunikasi dengan manajemen. Pengawasan harus cepat dan tidak menghambat kecepatan. Melakukan identifikasi masalah bukan untuk mencari siapa yang salah namun untuk mencari solusi, mengutamakan deteksi sejak dini, dan memprioritaskan pencegahan pemborosan keuangan negara. Kapasitas pengawasan diperkuat dengan sinergi dan kolaborasi antar APIP, BPK dan APH.

Diskusi panel pada kegiatan ini menghadirkan lima narasumber yang dipandu oleh Auditor Utama BPKP Daryanto. Narasumber pertama, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Fadli Arif memaparkan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan wabah COVID-19. Dalam keadaan darurat seperti gempa bumi, kecelakaan kapal, seringkali membuat proses penyelamatan terhambat karena terbentur aturan pengadaan. Mengingat hal tersebut, perlu dilakukan pengaturan terkait pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat. Kriteria keadaan darurat adalah berhubungan dengan keselamatan manusia, membutuhkan waktu segera, mendesak, dan prioritas. 

“Karena kita tidak cukup waktu untuk melakukan pengadaan seperti kondisi normal”, ucap Fadli. Hal yang memudahkan dalam pengadaan masa darurat adalah PPK dapat langsung memilih penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Barang/Jasa sejenis, atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan. Selain itu, dalam keadaan darurat dapat dilakukan pengadaan barang/jasa melalui swakelola. Fadli juga menambahkan terkait hal-hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PBJ di masa kenormalan baru.

Narasumber berikutnya adalah Sekjen Kemenkes Agus Hadian Rahim dan Deputi Bidang Teknis KPU Eberta Kawima. Kedua narasumber bercerita tetang praktik-praktik pengadaan barang/jasa di masa COVID-19 ini. Untuk pengadaan barang/jasa pada masa COVID-19 mengikuti peraturan LKPP Nomor 13/2018. Saat pandemi ini terjadi peningkatan demand secara internasional, maka dibutuhkan fleksibilitas dan attractivenessmenjadi kunci. Tren kasus COVID-19 yang masih meningkat, membuat kementerian kesehatan masih perlu penyiapan fasilitas pelayanan dalam penanganan COVID-19. “Setiap orang tidak boleh dengan sengaja menghambat kemudahan akses,” ucap Agus Hadian mengutip undang-undang 24 tahun 2007.

Ebertha Kawima juga menjelaskan tentang hal-hal yang perlu disediakan terkait dengan pemilihan serentak di 270 daerah yang akan diikuti oleh 106.774.112 pemilih  pada 9 Desember 2020 nanti. Selain keperluan pemilihan seperti kertas suara, bilik suara, dan tinta juga perlu dilakukan pengadaan alat kesehatan sesuai protokol COVID-19. “KPU melakukan pengadaan langsung alat-alat pelindung diri sesuai dengan persetujuan LKPP, namun tetap dilakukan reviu oleh BPKP sebelum pembayaran,” ucap Wima.

Adapun Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan Keamanan BPKP Faisal memaparkan tentang Audit Tujuan Tertentu atas Pengadaan Barang/Jasa untuk Penanganan COVID-19. Menurutnya, proses pengadaan seringkali berlarut-larut karena kebimbangan PPK tentang kewajaran harga. “Sebenarnya PPK tidak perlu khawatir apabila telah mamahami SE kepala LKPP,” ucap faisal.

Nara sumber terakhir adalah Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara TMT Tomo. Ia menyampaikan peran jaksa pengacara negara dalam percepatan penanganan COVID-19 adalah pelayan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakkan hukum, dan tindakan hukum lainnya. “Jaksa berada di depan, untuk memastikan bahwa PBJ sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”, ucap Tomo. Jaksa memiliki peran untuk melakukan percepatan optimalisasi pelaksanaan pendampingan terhadap K/L/P/BUMN/BUMD, serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LKPP, BPKP, APIP dan instansi lainnya terkait PBJ pada K/L/P/BUMN/BUMD. 

 

(Kominfo BPKP/tien)



Share      

Berita Terkait:

03 Juli 2020 18:44:00 / aceh1 / dibaca: kali / Kat: APIP
Dua Pilar Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
26 Juni 2020 08:42:30 / sumsel1 / dibaca: kali / Kat: APIP
Update Pengawasan di Rakor Penanganan Covid-19
25 Juni 2020 19:01:50 / adminkita / dibaca: kali / Kat: APIP
5 Prioritas Pengawasan BPKP di 2021
18 Juni 2020 10:37:09 / malut1 / dibaca: kali / Kat: APIP
BPKP Malut Kawal Akuntabilitas Penerapan Protokoler Keempat
10 Juni 2020 08:11:03 / adminkita / dibaca: kali / Kat: APIP
Sinergi Pengawasan untuk Wujudkan 5T