Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP dan Kanwil DJP Bali Sosialisasikan Insentif Perpajakan
30 Juni 2020 07:07:51 / bali1 / dibaca: 150 kali / Kat: Sosialisasi/Workshop

Denpasar (26/6) - Untuk meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi antara pelaksana kegiatan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Provinsi Bali, Jumat 26 Juni 2020, Perwakilan BPKP Provinsi Bali bekerjasama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali mengadakan sosialisasi penanganan pajak dalam masa pandemik Covid-19 secara daring. Sosialisasi diikuti 120 peserta yang terdiri dari Tim Teknis Pengawalan Akuntabilitas Covid-19 Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Kejaksaan, Inspektorat Daerah, Rumah Sakit yang menangani Penanggulangan Covid-19 se-Provinsi Bali.

Description: http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/images/Workshop-KPK.gifSosialisasi secara resmi dibuka oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Ari Dwikora Tono, di Aula Gedung Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Narasumber pada sosialisasi ini dari Kanwil DJP Provinsi Bali, yaitu Riana Anggraini dan Dian Nardiani.

Dalam sambutan pembukaannya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali mengatakan bahwa BPKP diinstrusikan untuk melakukan pengawalan penanganan Covid-19 dan dalam implementasinya bekerja sama dengan Kejaksaan dan APIP di jajaran Pemerintah Daerah serta Satgas Penanggulangan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.

Lebih jauh, Ari Dwikora Tono mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawalan penanganan Covid-19 dituntut untuk cepat dan efektif, dengan tetap mengutamakan akuntabilitas. Permasalahan yang sering muncul pada pengadaan barang/jasa dalam penanganan Covid-19 adalah perpajakan. Untuk itu, Ia berharap para peserta dapat menyimak dan mempelajari apa yang dijelaskan oleh narasumber agar dalam pelaksanan di lapangan tidak menimbulkan permasalahan.

Dalam panel diskusi, narasumber Riana Anggraini menjelaskan bahwa untuk mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan dan pendukung lainnya, Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas perpajakan dalam pengelolaan barang dan jasa berupa pembebasan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pembebasan pajak tersebut diprioritaskan untuk belanja alat kesehatan, seperti pembelian alat pelindung diri (APD), alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator dan lain-lain. Di sisi lain, narasumber Dian Nardiani menjelaskan tentang fasilitas pajak lainnya, yaitu tidak dipungutnya Penghasilan (PPh) pasal 21, 22 dan 23 terhadap pembelian barang dan jasa selama penanganan pademi Covid-19.

 

(Kominfo BPKP Bali/AS).



Share      

Berita Terkait:

08 Juli 2020 13:03:33 / aceh1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Sosialisasi Pedoman Audit Kinerja PISEW TA 2019 dan Padat Karya Tunai Tahun 2020
07 Juli 2020 11:35:07 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Identifikasi Risiko, Inspektorat Kaltim Gunakan SIRRBIA
03 Juli 2020 14:44:13 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
4 Poin Enabler Jadikan BPKP sebagai Trusted Advisor
03 Juli 2020 11:55:39 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Tampil di Weekly News TVRI, BPKP Kalbar Tunjukkan Semangat Berkelas Dunia
01 Juli 2020 13:32:27 / sumsel1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi/Workshop
Rakornis Pengawasan PBJ untuk Percepatan Realisasi Belanja