“Meningkatnya intensitas hubungan suami istri selama masa pandemi COVID-19 diduga berpotensi memicu angka kehamilan. Karena pandemi pula, misalnya si bapak yang terkena PHK atau penghasilannya menurun, mengakibatkan tingkat stres si ibu hamil meningkat. Padahal tanpa harus stres saja, kondisi ibu hamil dengan perasaan mual, sering muntah dan metabolisme tubuh yang tidak biasa, akan menyebabkan imunitas si ibu menurun. Dan ketika imunitas menurun, si ibu menjadi sasaran empuk penularan virus. Selanjutnya, potensi ini bertambah lagi dengan proses melahirkan yang rawan dengan penularan virus,” demikian papar Kakanwil BKKBN Kalbar Tenny C. Soriton kepada Kaper BPKP Kalbar Dikdik Sadikin di Pontianak.

Menurut Tenny, risiko yang tinggi terhadap kehamilan itu, justru dihadapkan kepada kenyataan menurunnya jumlah pasangan suami istri yang mengikuti program keluarga berencana (KB). Keterbatasan ruang gerak akibat pandemi menjadi kendala untuk melakukan pemasangan konstrasepsi.

“Banyak para akseptor KB yang merasa takut ketika hendak mengakses pelayanan KB. Kekhawatiran untuk pergi ke klinik maupun bidan menyebabkan antara lain peserta KB suntik menurun drastis. Pelayanan KB jenis lain pun menurun, sebut saja pemasangan IUD, KB implant, vasektomi, tubektomi, dan sebagainya,” jelas Tenny.

Alih-alih meningkatkan aktivitas program KB, di tengah pandemi ini justru terjadi penurunan beberapa kelompok kegiatan program KB serta penurunan mekanisme operasional di lapangan, termasuk di Kampung KB. Hal ini terkait prasyarat physical distancing yang membatasi pelayanan. BKKBN Perwakilan Kalbar kemudian mengupayakan sosialisasi melalui video conference dengan rumah sakit atau tempat praktik kebidanan yang menjadi mediator pelaksana program BKKBN. Imbauan kepada masyarakat disebarkan agar pasangan menunda kehamilan mengingat kondisi saat ini yang berisiko tinggi.

Untuk mengoptimalisasikan kembali programnya, BKKBN Kalbar pun terjun ke lapangan dengan memberdayakan para kader dan penyuluh KB. Beberapa pemberdayaan yang dilakukan antara lain pelayanan kontrasepsi sampai ke rumah-rumah. BKKBN menyediakan layanan pada akseptor secara gratis agar bisa sampai ke masyarakat di pelosok. Penyuluh sekarang diperkenankan untuk membantu bidan sampai ke masyarakat. Di samping itu, BKKBN bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) membagikan Alat Pelindung Diri (APD). Hal ini bertujuan agar para bidan bisa menjaga pelayanan KB selama masa pandemi COVID-19. Demikian juga dengan pelayanan sejuta akseptor. “Untuk pelayanan sejuta akseptor, kami secara proaktif membagi pil KB dan melakukan suntik KB ke rumah-rumah, sambil membagi sembako,” terangnya.

“Di satu pihak tendensinya menantang, namun dilain pihak ada keterbatasan pada laju pergerakan kerja BKKBN. Jalan keluar yang kami ambil adalah sosialisasi dan jemput bola,” jelas Tenny. Dengan tantangan yang meningkat dan dengan segala keterbatasan, BKKBN Kalbar mengharapkan BPKP untuk dapat mendampingi akuntabilitas kinerja dan keuangan kantornya. Selain itu, BPKP Kalbar juga diharapkan dapat memberikan saran dan masukan apabila ada peraturan maupun hal-hal yang diragukan dan belum dimengerti pihaknya.

Kaper BPKP Kalbar Dikdik Sadikin memahami situasi yang dihadapi BKKBN. Namun, menurutnya, bagaimanapun kondisinya, kinerja BKKBN Kalbar harus tetap dijaga dalam rangka membantu masyarakat dan negara.

“Selanjutnya hal yang penting mendapatkan perhatian, upaya luar biasa BKKBN Kalbar mengendalikan lonjakan penduduk akibat angka kehamilan yang cenderung meningkat itu harus pula di-back up dengan akuntabilitas yang memadai,” ujar Dikdik Sadikin yang saat itu didampingi Korwas Bidang IPP Bona Petrus Purba. “Untuk itu, selama diiringi komitmen dan integritas yang tinggi, kami siap membantu BKKBN Kalbar dalam hal tata kelola akuntabilitas kinerja dan keuangan, agar pengendalian atas pencapaian tujuan mulia BKKBN Kalbar dapat senantiasa terjaga,” pungkasnya.

(Kominfo BPKP Kalbar/Fajar Winarso)