Seperti tak mau kalah dengan kabupaten induknya, yakni Bolaang Mongondow yang telah terlebih dahulu mengikat kerjasama dengan BPKP, kabupaten pemekaran Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) melakukan hal serupa dengan BPKP Sulut. Memorandum Kesepakatan antara kedua belah pihak ditandatangani Kamis lalu (06/09) oleh Penjabat Bupati HR Makagansa dengan Kepala BPKP Sulut Nuredy di Kantor BPKP Sulut Jalan Diponegoro Manado. Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini berarti tiga dari empat kabupaten/kota pemekaran di provinsi Nyiur Melambai telah mempercayakan BPKP untuk turut andil dalam proses percepatan pengembangan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja di wilayah kerja masing-masing, yakni Kab. Bolaang Mongondow Utara, Kab. Siau Tagulandang Biaro, dan Kota Kotamobagu. Sebagaimana diketahui, Kab. Bolmut yang beribukota di Boroko dikukuhkan menjadi kabupaten sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2007 bersama-sama dengan 15 kabupaten pemekaran lainnya. Sebagai daerah pemekaran, disadari betul oleh Penjabat Bupati, HR Makagansa bahwa daerahnya sangat tertinggal baik dari segi sumber daya manusia maupun perangkat lunak untuk mengikuti kehendak Pemerintah, yakni menyelenggarakan pemerintahan dan manajemen pengelolaan sumber daya yang akuntabel dan transparan. Untuk itu, beliau yakin BPKP Sulut yang memiliki sumber daya manusia yang cukup kompeten, dan ditunjang dengan sarana prasarana memadai di bidang pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan kontribusinya kepada daerah paling bungsu di wilayah Sulawesi Utara ini. Seusai penandatanganan Memorandum Kesepakatan, Kepala BPKP Sulut Nuredy yang didampingi oleh Kabid IPP Praseno Hadi, menyatakan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Pemkab Bolmut dan berjanji akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki sehingga Bolaang Mongondow Utara dapat sejajar dengan kabupaten lainnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. (milleza)