Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Ingatkan Risiko PBJ pada Pemilihan Serentak Tahun 2020
18 Juni 2020 09:18:51 / adminkita / dibaca: 299 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Jakarta (17/6) - Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto mengikuti acara rapat koordinasi persiapan pengadaan logistik dan perlengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 di ruang rapatnya. Iwan Taufiq berkesempatan menjadi narasumber di dalam rapat ini dan memberikan materi mengenai akuntabilitas pengadaan logistik dan perlengkapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Selain Iwan Taufiq, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim POLRI, Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara DJA, serta Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri juga diundang menjadi narasumber. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini dihadiri oleh 32 Satuan Kerja KPU tingkat provinsi dan 309 Satuan Kerja KPU tingkat kabupaten/kota. Di dalam sela-sela rapat koordinasi, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh hadir ke dalam ruang rapat untuk memantau situasi dan berdiskusi dengan Iwan Taufiq mengenai jalannya rapat koordinasi tersebut.

Dalam paparannya, Iwan Taufiq mengingatkan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi pada setiap tahapan pengadaan barang dan jasa, khususnya kebutuhan logistik dan alat kesehatan dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2020, mulai dari tahap perencanaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, sampai pertanggungjawaban. Iwan Taufiq menekankan perlunya mengantisipasi batas waktu pertanggungjawaban yang sangat singkat. Ia menyampaikan hal tersebut bisa menjadi risiko, dan semua pihak harus mengupayakan mitigasinya agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Iwan menegaskan bahwa khusus untuk pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa, BPKP akan bersinergi dengan LKPP berdasarkan kriteria atau kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, BPKP juga dapat meminta bantuan Aparat Penegak Hukum, apabila ditemukan indikasi penyimpangan diluar kesalahan administrasi dan mekanisme akuntabilitas keuangan negara dan daerah.

Iwan Taufik menekankan di tahap perencanaan ada beberapa risiko yang mungkin akan timbul. Diantaranya kebutuhan yang belum teridentifikasi dengan jelas, seperti masker, handsanitizer dan kebutulan lain itu perlu direviu dan dilakukan quality assurance untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan benar-benar akan digunakan di lapangan. Hal tersebut sangat penting di tahap perencanaan karena akan mempengaruhi besar anggaran yang direalisasikan pada saat pengadaannya nanti.

Selain menyampaikan risiko-risiko yang menjadi concern, Iwan taufiq juga mengingatkan hasil pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 lalu agar dimitigasi, agar tidak terulang kembali pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Di akhir paparannya, Iwan menayangkan cuplikan arahan Presiden Joko Widodo pada saat pelaksanaan Rakornas Wasin Tahun 2020 (15/6) yang menyampaikan keseriusan pemerintah dalam akuntabilitas. Presiden Joko Widodo menekankan uang negara harus diamankan dan kepercayaan rakyat harus terus dijaga. Kehadiran BPKP dalam acara rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi early warning agar risiko-risiko terkait pengadaan barang dan jasa tidak terjadi dan para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa tersebut memahami apa yang seharusnya dilaksanakan dan apa yang perlu diwaspadai dan harus dihindari.

 

(Kominfo BPKP)



Share      

Berita Terkait:

02 Juli 2020 16:11:03 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Rakorwas Penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan
27 Juni 2020 09:56:10 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Siap Bersinergi dengan BNN
17 Juni 2020 15:21:56 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Kolaborasi dan Sinergi APIP, BPK dan APH untuk Pengawasan yang Efektif
17 Juni 2020 15:21:09 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Menangani Dampak COVID-19 dengan Cepat dan Akuntabel
17 Juni 2020 11:44:33 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Hadiri Pengujian Mobile BSL-2 BPPT