Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Menangani Dampak COVID-19 dengan Cepat dan Akuntabel
17 Juni 2020 15:21:09 / adminkita / dibaca: 338 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Jakarta (15/6) - Dampak Covid-19 memberikan efek domino pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Untuk itu perlu adanya langkah extraordinary dari pemerintah untuk melakukan recovery perekonomian nasional indonesia. Sebesar Rp 677,2 T telah dianggarkan dalam usaha percepatan penangan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan anggaran tersebut seluruh aspek pemerintahan dan masyarakat diminta untuk mengawal akuntabilitas penggunaannya.

Sebagai rangkaian dari Rakornas Wasin 2020, Menko Perekonomian bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri memberikan arahan seputar kebijakan percepatan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan eskalasi dampak Covid-19 dan perlambatan ekonomi yang tajam harus dimitigasi dampaknya pada kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan extraordinary. “Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang masih positif pertumbuhan ekonominya," ucap Airlangga. Dalam penanganan Covid-19 ini Indonesia telah menganggarkan anggaran untuk kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan Korporasi, dan pembiayaan sektor K/L dan Pemda. Selain itu, perlu dilakukan exit strategy, yaitu dengan melakukan pembukaan ekonomi bertahap dengan tatanan normal baru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam arahannya menyampaikan bahwa dengan keberadaan pandemik Covid-19 ini, memerlukan dikeluarkannya berbagai kebijakan drastis yaitu menghalangi lalu lintas manusia, memberikan konsekuensi yang cukup besar dari sisi sosial dan ekonomi. “Dalam kondisi darurat semua kebijakan diambil dengan cepat, maka tak jarang ada reviu untuk menyempurnakannya,” ucap Sri Mulyani.

Menkeu menjelaskan bahwa kecepatan menimbulkan konsekuensi dalam akurasi dan akuntabilitas. Langkah cepat pasti tidak sempurna dan pasti ada yang tidak tepat. “BPKP, APIP dan APH diharapkan bisa mendefinisikan dan mendesain proses pengawasan dalam kedaruratan agar pemerintah mampu memberikan respon yang cepat dan tepat namun tidak menyalahi akuntabilitas,” ucap Sri Mulyani.

Sebagai penutup dalam sesi tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan tentang fokus Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dalam usaha penanganan Covid-19 dan PEN sebagai upaya mengatasi dampak dari Covid-19. Daerah melaksanakan rasionalisasi dan refocussing anggaran terutamanya pada belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal, diturunkan dengan hanya melaksanakan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan. Terdapat juga peningkatan alokasi belanja bidang kesehatan dan ekonomi bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdampak COVID-19.

Terkait pengawasan, Kemendagri bersama Inspektorat dan BPKP sudah melaksanakan rapat koordinasi terkait dukungan pengawasan, fokus utama pencegahan, dan mitigasi risiko. “Problem utama adanya pembatasan, APIP dari pusat tidak bisa turun langsung di daerah. Maka dari itu kita akan mengefektifkan jejaring APIP di daerah untuk melaksanakan pengawasan internal bersama Perwakilan BPKP, didampingi APH, Kepolisian, dan Kejaksaan."

Tito juga menekankan bahwa dalam keadaan sulit dan luar biasa ini tentu fleksibilitas dalam pengawasan akan mengalami tekanan. APIP diharapkan memberikan dukungan kegiatan asistensi dan mecegah adanya penyimpangan, namun bukan berarti mentoreleransi adanya niat untuk melakukan pelanggaran.

 

(Kominfo BPKP)



Share      

Berita Terkait:

02 Juli 2020 16:11:03 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Rakorwas Penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan
27 Juni 2020 09:56:10 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Siap Bersinergi dengan BNN
18 Juni 2020 09:18:51 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Ingatkan Risiko PBJ pada Pemilihan Serentak Tahun 2020
17 Juni 2020 15:21:56 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Kolaborasi dan Sinergi APIP, BPK dan APH untuk Pengawasan yang Efektif
17 Juni 2020 11:44:33 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
BPKP Hadiri Pengujian Mobile BSL-2 BPPT